Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Didukung Ryamizard, Purnawirawan TNI Akan Bentuk Simposium Lawan PKI

Kompas.com - 13/05/2016, 15:53 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Purnawirawan TNI berencana menyelenggarakan simposium melawan PKI pada 1 dan 2 Juni 2016 mendatang. Simposium melawan PKI ini menjadi tandingan dari simposium korban tragedi 1965 yang sebelumnya sudah digelar.

Para pensiunan TNI ini menganggap simposium itu tidak mengakomodasi semua pihak, sehingga mereka memutuskan untuk membentuk simposium lain.

"Kalau mau meluruskan, harusnya sama-sama, objektif seluruhnya, terbuka seluruhnya," ujar Ketua DPP Gerakan Bela Mayjen TNI (purn) Budi Sujana di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (13/5/2016).

"Kami minta tolong, kalau mau bikin (Simposium rekonsiliasi) mari bikin yang sama-sama, panitia sama banyak, pembicara seimbang," sambung dia.

(Baca: Berbeda dengan Jokowi, Ryamizard Tolak Rencana Bongkar Kuburan Massal Tragedi 1965)

Begitu pun dengan korbannya, kata Budi, tak hanya korban setelah 1965 namun juga digali penyebabnya dari tahun-tahun sebelumnya hingga tahun 1948.

Ia berharap simposium melawan PKI tersebut bisa dihadiri berbagai golongan dan pihak untuk meyakinkan bahwa bangsa Indonesia mampu mempertahankan Negra Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasilanya dari rongrongan kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Para purnawirawan ini berencana meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, sebagai perwakilan pemerintah, untuk memfasilitasi simposium ini.

(Baca: Pemerintah Bentuk Tim untuk Verifikasi Data Kuburan Massal Korban 1965)

"Kalau tidak (mendukung) ya berarti yang didukung mereka PKI," tutur Budi.

Simposium tersebut rencananya akan dipimpin oleh mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat Letjen (Purn) Kiki Syahnakri. Kiki mengatakan, mereka  khawatir dengan Simposium korban 1965 yang hanya dilakukan sepihak.

Ia mengaku sempat meminta agar simposium tersebut ditunda namun tak dilaksanakan. Menurut fia, tujuan dari simposium tersebut tak tercapai jika tujuan akhirnya adalah rekonsiliasi.

(Baca: Isu Kebangkitan PKI Diembuskan untuk Gagalkan Penyelesaian Kasus 1965? )

"Tidak mungkin terjadi rekonsiliasi kalau hanya sepihak. Artinya goal simposium tidak tercapai malah menimbulkan reaksi yang luar biasa seperti ini," tutur Kiki.

"Apalagi setelah itu mau membongkar makam," sambung dia.

Namun, ia menyebutkan penyelenggaraan Simposium ini masih terbentur finansial. Meski begitu, Kiki mengaku Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu telah mengetahui dan menyetujui rencana ini.

"Ya, mendukung. Mendukung finansial juga," ujarnya.

Kompas TV Simposium Mencari Kebenaran Sejarah 1965
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com