Jokowi Minta Kepala Daerah Segera Pakai Anggaran untuk Hal Produktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menutup Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (11/5/2016).

Dalam sambutannya, Jokowi mewanti-wanti kepala daerah untuk segera membelanjakan anggaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

"Akhir Desember 2015, anggaran daerah di bank daerah ada Rp 90 triliun. Tapi pada akhir bulan lalu (April 2016), anggaran yang ada di bank daerah ada Rp 220 triliun. Ini saya ingatkan, segera dibelanjakan, realisasikan," ujar Presiden.

Presiden telah meminta Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro untuk mengubah pola anggaran daerah dari sistem langsung menjadi surat utang.

Jadi, pemerintah daerah mengerjakan proyek terlebih dahulu, baru anggaran dalam bentuk surat itu dicairkan. Jika demikian, otomatis pemerintah daerah akan segera membelanjakan anggarannya dengan tepat.

"Daerah-daerah yang menyimpan uang besar sudah diubah menjadi surat utang. Artinya, itu tidak bisa menggunakan uang. Ini karena peringatan tahun lalu sudah saya berikan," ujar Jokowi.

Soal pembelanjaan anggaran sendiri, Jokowi menekankan, anggaran harus dibelanjakan untuk hal-hal produktif. Bukan untuk hal yang tidak produktif, misalnya pembangunan gedung, kunjungan kerja, mobil dinas dan sebagainya.

Dalam acara tersebut, hadir kepala daerah se-Indonesia. Sejumlah menteri turut hadir, antara lain Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.