Komite Etik Akan Selidiki Pencatutan Nama Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com — Komite Etik Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar memastikan akan menyelidiki dugaan pencatutan nama Presiden Joko Widodo.

Nama Presiden diduga dicatut dan diklaim memberikan dukungan kepada Setya Novanto yang akan bertarung pada Munaslub Golkar di Bali pada 15-17 Mei mendatang.

"Pasti (diselidiki), kami dari media cetak elektronik sudah mendapat info itu. Itu salah satu yang akan kami rapatkan di Bali nanti," kata Wakil Ketua Komite Etik Munaslub Golkar Lawrence Siburian saat dihubungi, Rabu (11/5/2016).

Lawrence mengatakan, Komite Etik mempuyai cara dan sejumlah orang yang akan menghimpun data untuk mengusut dugaan tersebut.

(Baca: JK: Presiden Marah Besar Namanya Dicatut Dukung Calon Ketum Golkar)

"Kalau sudah memenuhi persyaratan akan dibentuk majelis kode etik. Majelis kode etik akan mengadili kalau cukup bukti dan saksi," ujar dia.

Jika terbukti, ada tiga sanksi yang bisa dikenakan kepada calon.

Ada sanksi ringan berupa teguran tertulis, sanksi berat seperti dilarang melakukan kegiatan kampanye, dan sanksi berat berupa diskualifikasi.

"Kalau tidak terbukti, kasus ditutup," kata Lawrence.

Presiden marah

Presiden Jokowi sebelumnya marah mendengar kabar bahwa namanya kembali dicatut.

Menurut Wapres, Presiden Jokowi sudah berbicara kepadanya bahwa sikap pemerintah netral dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar.

Bahkan, Kalla menuturkan, Presiden juga menekankan bahwa ia sama sekali tidak berpihak dan tidak mengunggulkan siapa pun dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

"Itu Presiden sangat marah akibat dikatakan begitu. Jadi, itu sama sekali tidak benar," ujar Kalla seusai menghadiri HUT ke-49 Bulog di Jakarta, Selasa (10/5/2016).