Ingat Golkar, Masyarakat Jangan Sampai Terpikir Partai "Uang, Uang, Uang"

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar diminta untuk berhati-hati dalam mengelola pendanaan selama pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan segera dilangsungkan pada 15 Mei mendatang.

Pengamat politik Hanta Yudha mengingatkan bahwa iuran Rp 1 miliar yang ditetapkan kepada setiap bakal calon ketua umum justru menyiratkan partai ini melegalkan transaksi politik uang.

"Golkar harus hati-hati, masyarakat akan mengetahui siapa Ketum Golkar nanti. Jangan sampai masyarakat berpikir hanya uang, uang, uang," kata Hanta di Jakarta, Sabtu (7/5/2016).

(Baca: SC Munaslub Golkar Ubah "Uang Pendaftaran" Jadi "Sumbangan")

Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute itu mengungkapkan jika akhirnya Partai Golkar menghapus iuran wajib Rp 1 miliar dan menjadikannya sebagai sumbangan sukarela maka akan lebih baik.

Tetapi, Partai Golkar juga tetap harus mengedepankan prinsip transparan kepada masyarakat.

(Baca: Jokowi: Biaya Munas Golkar Sebaiknya Dibebankan secara Gotong-royong)

"Konstribusi sukarela ini juga akan menjadi contoh pengelolaan pendanaan partai lebih terbuka," ujarnya.

Partai Golkar pun harus membeberkan kebutuhan operasional dan akomodasi penyelenggaraan Munaslub karena publik juga memantau proses yang terjadi di partai itu.