Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akbar Tandjung Pertanyakan Wacana Bangkitnya Dewan Pembina

Kompas.com - 06/05/2016, 10:48 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung mengaku mendengar selentingan isu yang menyebutkan ada rencana pembentukan kembali Dewan Pembina Partai Golkar.

Jabatan tersebut pernah ada di Partai Golkar saat era Orde Baru, tetapi dihapuskan karena menyesuaikan dengan era Reformasi. Akbar mempertanyakan latar belakang rencana membangkitkan lagi jabatan yang dulu dihapuskan.

"Saat Reformasi kami lakukan perubahan dan paradigma baru sehingga struktur yang tidak sejalan dengan spirit dihapuskan. Sekarang malah dikembalikan lagi," ujar Akbar saat berbincang dengan wartawan di kediamannya, Kamis (5/5/2016) malam.

(Baca: Pendaftaran Ditutup, Ada 8 Orang yang Mendaftar Bakal Calon Ketum Golkar)

Menurut dia, kekuasaan dewan pembina lebih besar dari dewan pertimbangan, bahkan dari ketua umum partai itu.

Dewan pembina memiliki kewenangan khusus untuk ikut menentukan hal-hal yang penting dan strategis bagi partai. Misalnya, dalam penentuan calon anggota DPR, calon presiden yang diajukan, dan penentuan tokoh Golkar di kabinet.

"Semua hal penting yang dilakukan partai, dewan pembina ikut. Dia memiliki otoritas tinggi, perannya akan dilihat," kata Akbar.

(Baca: Aburizal: Saya Tidak Akan Meninggalkan Partai Golkar)

Akbar pun meminta Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk menjelaskan urgensi bangkitnya jabatan dewan pembina. Lagi pula, keberadaan dari jabatan tersebut sudah tidak dicantumkan lagi dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai.

Menurut Akbar, di internal steering committee sudah ada pula kesepakatan soal dewan pembina itu.

"Tinggal mereka jelaskan buat apa struktur itu sehingga meyakinkan peserta munaslub bahwa pembentukan itu wajar," kata Akbar.

(Baca: Aburizal Bakrie Bersedia jika Ditunjuk Jadi Ketua Dewan Pertimbangan)

Dengan kewenangan yang begitu strategis, Akbar menganggap wajar saja ada kader yang gagal jadi ketua umum mengincar posisi itu. Bahkan, kemungkinan menjadi dewan pembina lebih menggiurkan daripada ketua umum.

"Saya pernah jadi sekretaris dewan pembina. Dewan pembinanya Pak Harto (Soeharto). Pembina hariannya Pak Habibie. Di mata orang, citra dewan pembina kan tinggi," kata Akbar.

Kompas TV 8 Kader Daftar Bakal Caketum Golkar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com