Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Kerap Diancam Akan Dibunuh karena Benahi Sistem Birokrasi

Kompas.com - 23/04/2016, 18:28 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan, niatnya mereformasi birokrasi di Surabaya kerap dijegal.

Ancaman pun datang bertubi-tubi atas Risma, bahkan itu terjadi sebelum dirinya menjadi wali kota.

"Saya diancam, saya mau dibunuh. Orang marah ke saya, saya dicekek gini, didorong sampai mau ke jendela gitu," ujar Risma dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (23/4/2016).

Saat itu, tahun 2002, Risma diangkat menjadi Kepala Bina Pembangunan Kota Surabaya. Ia membuat sistem lelang elektronik. Tak hanya sistem lelang, Risma juga memperkenalkan sistem lain berbasis elektronik.

Setelah sistem diberlakukan, Risma mulai menerima berbagai teror. Ia diminta menghentikan sistem itu atau dipindahkan. Tak mempan ancaman kepada dirinya, teror pun menyerang anaknya.

"Diteror telepon gitu. Anak saya diancam dibunuh, saya sampai lapor ke guru anak saya jangan keluar sampai dijemput," kata Risma.

Risma kemudian mengumpulkan keluarganya dan membahas soal ancaman itu. Risma mewanti-wanti leluarganya untuk berhati-hati dan waspada akan bahaya.

"Saya meminta maaf kalau nanti saya dibunuh, jangan nuntut karena ini tanggung jawab saya kepada Tuhan," kata Risma.

Karena terus diancam, Risma akhirnya memperkenalkan sistem itu ke Agus Rahardjo yang saat itu menjabat sebagai Direktur Pendidikan di Badan Pembangunan dan Perencanaan Nasional.

Ternyata, ancaman mutasi dirinya itu menjadi nyata. Namun, Risma pasrah.

Di mana pun Risma bekerja, tidak masalah. Sampai akhirnya sistem yang diperkenalkannya itu dikembangkan Agus menjadi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Hingga akhirnya menjadi Wali Kota Surabaya, Risma masih menerapkan sistem itu.

Banyak desakan kepadanya untuk menggerakkan sistem, tetapi ia menegaskan bahwa sistem yang sudah dibangun tidak bisa diutak-atik, termasuk oleh dirinya sendiri.

"Seluruhnya dibuat menggunakan sistem yang saya pun tidak bisa memengaruhi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com