Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kisah Bupati Batang Berantas Kontraktor "Nakal" di Daerahnya

Kompas.com - 23/04/2016, 11:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Batang Yoyok Rio Sudibyo berambisi menyingkirkan kontraktor "nakal" dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Yoyok mengatakan, untuk mengecek bangunan yang dikerjakan kontraktor, ia menggunakan tenaga ahli dari universitas untuk memastikan kondisi bangunan sudah sesuai spesifikasi sebelum diserahkan ke pemerintah daerah.

"Saya minta Unnes (Universitas Negeri Semarang) untuk mengecek langsung hasil pekerjaan. Tahun 2015 kemarin 50 persen kepotong proyeknya. Matilah semua itu kontraktornya," ujar Yoyok dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (23/4/2016).

Setelah ketahuan proyeknya fiktif atau belum jadi, kontraktor tersebut mengembalikan uang ke pemerintah daerah. Dengan demikian, akan tersaring mana kontraktor yang bagus dan kontraktor "nakal".

"Yang tidak benar ini tereliminasi dengan sendirinya," kata peraih Bung Hatta Anti Corruption Award 2015 tersebut.

(Baca Bupati Batang Dapat Bung Hatta Anti-Corruption Award)

Yoyok juga meminta kontraktor menandatangani pakta integritas sebelum proyek dibangun. Penandatanganan itu dilakukan terbuka dengan melibatkan kepala satuan kerja kepala daerah yang membawahi, sekretaris daerah, wakil gubernur, hingga lembaga swadaya masyarakat dan media.

"Saya suruh baca pakta integritasnya. Singkat isinya begini, 'Saudara bersedia mengerjakan proyek di Batang, itu uangnya rakyat, jangan sakiti hati rakyat Batang'," kata Yoyok.

Yoyok sempat mengalami kejadian tidak mengenakan di awal masanya memimpin Batang. Saat itu, beredar isu ada permintaan fee proyek yang diatasnamakan saudara dan kerabat dekatnya. Orang tersebut menjual nama Yoyok untuk meminta uang pelicin.

Yoyok akhirnya mengeluarkan surat pernyataan yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas.

"Isinya, barang siapa yang ada mengatasnamakan keluarga atau timses saya yang minta fee proyek agar tidak dilayani. Surat ini agar dipasang di belakang kursi dan di atas meja," kata Yoyok.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com