Berkaca pada Tragedi 1965, RUU Antiterorisme Berpotensi Jadi Alat Bungkam

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak khawatir, rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme akan melanggar hak asasi manusia.

Dahnil tidak ingin UU itu menjadi alat pemerintah untuk membungkam lawan politik, seperti yang terjadi dalam Tragedi 1965.

"Jangan sampai UU Antiterorisme punya nuansa seperti dulu, semua orang dituduh PKI," kata Dahnil di Jakarta, Jumat (22/4/2016).

Dahnil menilai, rancangan UU Antiterorisme membuka ruang penguasa untuk menuduh kelompok tertentu yang tidak disukai.

Dalam hal ini, Dahnil menambahkan, kelompok tertentu bisa dituduh sebagai teroris oleh aparat hukum.

"Saya pikir, hal ini bisa menjadi abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan," ucap dia.

Dahnil berharap, upaya deradikalisasi tidak bersifat represif sehingga tidak ada penggunaan kewenangan yang melewati batas.

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan merevisi UU Antiterorisme. Draf rancangan UU itu menyisakan polemik, terutama dalam Pasal 43.

Dalam rancangan tersebut, penyidik ataupun penuntut memiliki kewenangan untuk menahan seseorang yang diduga terkait kelompok teroris selama 6 bulan.

Pasal ini dianggap memiliki banyak celah untuk penyalahgunaan wewenang, terutama menahan mereka yang belum tentu bersalah dalam kasus terorisme.