Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Tak Hadiri Rapat soal Reklamasi, Anggota DPR Jengkel

Kompas.com - 20/04/2016, 12:11 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diundang oleh Komisi VII DPR RI dalam rapat terkait reklamasi Teluk Jakarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4/2016).

Namun, Ahok tak bisa datang. Sejumlah anggota Komisi VII pun mengungkapkan kekesalannya karena ketidakhadiran Ahok.

Anggota Komisi VII Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Joko Purwanto, menganggap Pemerintah Provinsi DKI tak menghargai undangan DPR. Dia bahkan sempat mengusir Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Oswar Muadzin Mungkasa yang mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rapat tersebut.

"Masa DKI yang hadir cuma deputi, (perwakilan Pemprov) DKI sebaiknya keluar saja," katanya.

Anggota Komisi VII dari Fraksi Demokrat, Mat Nasir, mengutarakan jika Ahok berhalangan hadir, Pemprov DKI setidaknya mengirimkan Wakil Gubernur Djarot Saeful Hidayat.

"Ini Djarot ke mana? Ahok ke mana? Ini DPR RI yang undang mereka, bukan camat, bukan lurah," kata dia.

(Baca juga: Begitu Ngototnya Ahok Membela Proyek Reklamasi)

Wakil Ketua Komisi VII DPR sekaligus pimpinan rapat, Gus Irawan Pasaribu, membandingkan sikap Ahok dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang hadir dalam rapat.

Menurut anggota Fraksi Gerindra ini, Siti selalu kooperatif dan selalu memenuhi undangan Komisi VII DPR.

"Kami apresiasi Ibu Menteri," kata Gus Irawan.

Dia pun akhirnya menyudahi interupsi yang dilakukan para anggota pada awal rapat dan mempersilakan Menteri Siti untuk memberikan penjelasan terkait reklamasi Teluk Jakarta.

Sementara itu, Deputi Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Provinsi DKI Oswar Muadzin Mungkasa tetap duduk di tempatnya mendengarkan penjelasan Menteri Siti. Dalam rapat ini, juga hadir Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar.

 

Kompas TV Ahok Sambut Positif Dihentikannya Reklamasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com