Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/04/2016, 20:23 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kisruh soal reklamasi di Teluk Jakarta turut menyita perhatian Presiden Joko Widodo. Ketika melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu, Kamis (14/4/2016) pagi tadi,

"Karena lewat ya pasti beliau lihat (dari dalam helikopter) dong," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Johan Budi SP, Kamis sore.

Kebetulan, Johan duduk berada satu helikopter dengan Presiden. Selain itu, ada pula Kepala Staf Presiden Teten Masduki.

(Baca: Pluit City Berencana Bangun 1.000 Unit Rumah di Pulau Reklamasi)

Johan menampik helikopter sengaja berhenti di atas proyek reklamasi supaya Presiden dapat melihat jelas apa yang berada di atasnya. Johan menegaskan, Presiden hanya mengintip dari jendela helikopter dalam perjalanan udara tersebut.

Johan mengatakan, setelah melihat proyek reklamasi itu, Presiden sembat berdiskusi dengan dirinya dan Teten.

"Sebenarnya ada, kami berdiskusilah. Tapi tentu diskusi itu tidak dapat saya share di sini," ujar Johan.

(Baca: Sekda DKI: Pengembang yang Jual Unit di Pulau Reklamasi Akan Dikejar Polisi dan Konsumen)

Proyek reklamasi pantai utara Jakarta jadi sorotan setelah KPK membongkar praktik suap dari pengembang kepada Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi untuk meloloskan Raperda yang berkaitan dengan reklamasi. Sengketa wewenang reklamasi pun terjadi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa reklamasi harus seizin kementeriannya. Namun, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa reklamasi merupakan wewenang pemerintah DKI.

Pernyataan Ahok diamini oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Kompas TV Reklamasi, oh, Reklamasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com