Gara-gara RUU "Tax Amnesty", Ade Komarudin Diprotes Para Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat paripurna DPR, Selasa (12/4/2016), dibanjiri protes terhadap Ketua DPR Ade Komarudin.

Sejumlah Anggota DPR memprotes langkah Ade yang sendirian memimpin rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) mengenai Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang digelar pada Senin (11/4/2016).

Rapat paripurna di awal masa sidang IV ini sebenarnya menjadwalkan penyampaian Ikhtisar Semester II hasil Pemeriksaan BPK tahun 2015 dan pengumaman daftar anggota panitia khusus Revisi Undang-Undang Anti-terorisme.

Namun, saat pimpinan rapat Taufik Kurniawan mempersilahkan anggota DPR mengajukan interupsi, lebih banyak anggota mengajukan protes terhadap rapat pengganti Bamus yang dipimpin Ade kemarin.

(baca: DPR Akhirnya Sepakat Bahas RUU "Tax Amnesty")

Anggota Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas mengatakan, pada 6 April 2016, sudah ada rapat pengganti Bamus yang memutuskan bahwa DPR akan berkonsultasi lagi dengan Presiden Joko Widodo sebelum membahas RUU Tax Amnesty.

Ia heran kenapa DPR tiba-tiba kembali menggelar rapat Bamus yang memutuskan bahwa RUU Tax Amnesty akan dibahas di Komisi XI DPR. Padahal, rapat konsultasi dengan Presiden belum dilakukan.

"Rapat itu cacat apalagi hanya dihadiri oleh satu pimpinan DPR. Dengan segala hormat mohon pimpinan membatalkan keputusan itu," kata Supratman.

Anggota Fraksi Gerindra Azikin Solthan juga menganggap Ade Komarudin tak konsisten karena sikapnya itu. Dia juga meminta agar rapat yang dipimpin Ade itu dibatalkan.

(baca: RUU "Tax Amnesty" Akan Dibahas DPR, Fadli Zon Sebut Ada "Kongkalikong")

"Kami melihat rapat tersebut bertentangan dengan Tatib DPR pasal 233, rapat Bamus harusnya dipimpin dan diihadiri dua orang pimpinan," kata dia.

Angota PKS Ecky Awal Muharam meminta pimpinan DPR tidak main-main dalam pembahasan RUU Tax Amnesty ini. Sebab, RUU Tax Amnesty ini terkait dengan dana ribuan triliun rupiah yang bisa masuk ke APBN.

"Tolong jangan ada cacat dalam proses pembuatan UU terutama Tax Amnesty. Mohon dijawab dengan tegas apakah ditunda atau gimana?" ujarnya.

Sementara Anggota Fraksi PAN Teguh Juwarno meminta agar pimpinan DPR lebih bisa berkoordinasi dengan baik. Dia menilai, pimpinan DPR saat ini tidak kompak.

"Mohon jadi perhatian. Kekompakan pimpinan ini jadi cermin lembaga DPR. Jangan ada dusta diantara sesama pimpinan," ucap dia.