Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin PPP Bersatu, JK Mengaku Sudah Ajak Djan Faridz agar Mau Islah

Kompas.com - 10/04/2016, 13:38 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Presiden Jusuf Kallla mengaku sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz.

JK merayu Djan agar mau menerima hasil Muktamar VIII PPP yang digelar di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, 8-10 April 2016.

Muktamar itu kembali memilih Ketua Umum PPP Muktamar Surabaya Romahurmuziy sebagai ketua umum secara aklamasi.

"Ya, tadi saya sudah bicara ke Pak Djan, marilah kita demi kebangsaan bersatu," kata JK seusai menghadiri penutupan Muktamar.

(Baca: Terpilih sebagai Ketum PPP, Ini Komentar Romahurmuziy)

JK berharap upayanya itu bisa membuat Djan melunak dan tak lagi melakukan perlawanan hukum terhadap penyelenggaraan Muktamar VIII yang akan segera disahkan pemerintah. Djan sendiri, lanjut JK, mengaku akan berpikir-pikir terlebih dahulu.

"Beliau lagi pikir-pikir kesimpulannya. Memang ada masalah sebelumnya, tapi saya yakin bisa," ucap JK.

(Baca: Djan Faridz: Siapa Bilang Itu Muktamar PPP?!)

Sementara saat menyampaikan sambutannya saat acara, JK mengatakan bahwa pemerintah juga sudah letih menghadapi berbagai isu perpecahan partai politik. Dia mengaku senang akhirnya PPP bisa mencapai persatuan meskipun masih ada satu dan dua pihak yang berkeberatan.

"Kita harus bersyukur. Meski masih ada sedikit perbedaan rumah, tapi semoga bisa diselesaikan," ucap JK.

Kompas TV Romahurmuziy Terpilih Jadi Ketum PPP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com