JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo membuka Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (8/4/2016). Saat membuka acara, Jokowi sempat mengungkapkan alasannya untuk bersedia hadir.
"Pertama, tadi siang saya bertanya apakah Mbah Kyai hadir (Maimun Zubair)? Saya diberi tahu habis Jumatan, ternyata Mbah Kiai sudah hadir di Jakarta," kata Jokowi di lokasi.
Alasan lain, Presiden mengaku telah membaca secara utuh undangan muktamar yang diberikan kepadanya. (Baca: Kubu Djan Faridz Sebut Muktamar Islah Kubu Suryadharma Ali sebagai "Muktamar Zombie")
Ia melihat, jika undangan itu ditandatangani oleh Suryadharma Ali selaku Ketua Umum dan M Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal, maka agenda ini benar-benar islah.
(Baca: Djan Faridz Akan Cabut Gugatan Rp 1 Triliun ke Pemerintah dengan Satu Syarat)
Ia mengingatkan, sebagai salah satu partai tertua di Tanah Air, PPP seharusnya dapat menjadi pilar penegak kedaulatan dan penampung aspirasi rakyat. Konflik yang terjadi di internal partai berlambang Kakbah itu juga harus segera diselesaikan.
"Jangan habiskan energi hanya untuk perdebatan yang tidak produktif, ribut yang tidak produktif, gesekan dan konflik yang tidak produktif. Bisa habis," kata Presiden.
Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, tetap menolak muktamar. Ia memilih tidak hadir dan menganggap agenda itu bukan muktamar resmi PPP. (Baca: Djan Faridz: Siapa Bilang Itu Muktamar PPP?!)
"Siapa bilang itu Muktamar PPP?!" kata Djan Faridz kepada wartawan, sebelum membuka acara Muskerwil DPW PPP Jatim, Jumat.
Djan Faridz sebelumnya meminta Presiden untuk tidak menghadiri muktamar itu. Bahkan, ia mengancam akan memecat kader PPP yang hadir dalam muktamar islah.
Djan menggunakan istilah "haram" untuk mencegah kader PPP hadir dalam kegiatan tersebut.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.