Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi Hadiri Muktamar PPP

Kompas.com - 08/04/2016, 17:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo membuka Muktamar VIII PPP di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Jumat (8/4/2016). Saat membuka acara, Jokowi sempat mengungkapkan alasannya untuk bersedia hadir.

"‎Pertama, tadi siang saya bertanya apakah Mbah Kyai hadir (Maimun Zubair)? Saya diberi tahu habis Jumatan, ternyata Mbah Kiai sudah hadir di Jakarta," kata Jokowi di lokasi.

Alasan lain, Presiden mengaku telah membaca secara utuh undangan muktamar yang diberikan kepadanya. (Baca: Kubu Djan Faridz Sebut Muktamar Islah Kubu Suryadharma Ali sebagai "Muktamar Zombie")

Ia melihat, jika undangan itu ditandatangani oleh Suryadharma Ali selaku Ketua Umum dan M Romahurmuziy sebagai Sekretaris Jenderal, maka agenda ini benar-benar islah.

TRIBUNNEWS / HERUDIN Presiden Joko Widodo berbicara pada meresmikan Pembukaan Muktamar VIII PPP Tahun 2016 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Jumat (8/4/2016).
"Artinya, ini islah benar. Jadi, saya datang sore hari ini, ini yang menyebabkan saya hadir," kata Jokowi.

(Baca: Djan Faridz Akan Cabut Gugatan Rp 1 Triliun ke Pemerintah dengan Satu Syarat)

Ia mengingatkan, sebagai salah satu partai tertua di Tanah Air, PPP seharusnya dapat menjadi pilar penegak kedaulatan dan penampung aspirasi rakyat. Konflik yang terjadi di internal partai berlambang Kakbah itu juga harus segera diselesaikan.

"Jangan habiskan energi hanya untuk perdebatan yang tidak produktif, ribut yang tidak produktif, gesekan dan konflik yang tidak produktif. Bisa habis," kata Presiden.

Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz, tetap menolak muktamar. Ia memilih tidak hadir dan menganggap agenda itu bukan muktamar resmi PPP. (Baca: Djan Faridz: Siapa Bilang Itu Muktamar PPP?!)

"Siapa bilang itu Muktamar PPP?!" kata Djan Faridz kepada wartawan, sebelum membuka acara Muskerwil DPW PPP Jatim, Jumat.

Djan Faridz sebelumnya meminta Presiden untuk tidak menghadiri muktamar itu. Bahkan, ia mengancam akan memecat kader PPP yang hadir dalam muktamar islah.

Djan menggunakan istilah "haram" untuk mencegah kader PPP hadir dalam kegiatan tersebut.

Kompas TVIslah Jadi Agenda Utama Muktamar PPP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com