Muhaimin Tidak Terima Kursi Menteri Desa Diincar

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar dikabarkan sedang meradang. Hal itu menyusul dugaan adanya upaya merebut kursi menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal yang kini dipegang Marwan Jafar.

Menurut Wakil Sekjen DPP PKB Daniel Johan, ada upaya sistematis yang sedang dilakukan PDI Perjuangan guna merebut posisi tersebut. Salah satunya dengan mengukur profesionalisme kinerja menteri.

"Cak Imin enggak terima. Itu bukan cuma urusan menteri, tetapi marwah partai," kata Daniel di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (6/4/2016).

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, sebut Daniel, telah menghubungi Sekjen PKB Abdul Kadir Karding untuk meluruskan informasi yang beredar.

Meski membantah, PKB tetap melihat ada upaya untuk merebut posisi Menteri Desa. (Baca: Kursi Menteri Desa Digoyang, PKB Meradang)

"Kemendes saja yang mereka incar dari awal," kata dia.

Sebagai rekan sesama koalisi, Daniel menambahkan, selama ini PKB selalu mendukung sikap PDI Perjuangan. Namun, ia menganggap, tindakan yang dilakukan PDI Perjuangan tidak adil.

Lebih jauh, PKB tak mempersoalkan jika nantinya pemerintah ingin menambah kekuatan dengan menggaet parpol lain di luar koalisi, sepanjang tidak menimbulkan kisruh baru di internal koalisi.

Hasto sebelumnya membantah tudingan PKB, yang menduga bahwa pihaknya ingin merebut kursi Menteri Desa. (Baca: Dituduh PKB Ingin Rebut Kursi Menteri Desa, Apa Kata PDI-P?)

Hasto menekankan bahwa perombakan kabinet sepenuhnya menjadi wewenang Presiden Joko Widodo.

Meskipun Presiden berasal dari PDI-P, partainya tak bisa mengintervensi begitu saja keputusan politik yang akan diambil Presiden.

"Jadi, kalau ada yang mengatakan PDI-P rebutan untuk mendapatkan kursi Menteri Desa, itu sama sekali tidak benar," kata Hasto.

Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengakui, partainya melakukan kajian terhadap kinerja kementerian.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Desa karena ditemukan banyak masalah soal penyaluran dana desa. (Baca: Istana: Presiden Berdiskusi "Reshuffle" Kabinet dengan Orang di Sekeliling)

"Ada kritik pembina dan pendamping desa, banyak pungutan liar, kami mendiskusikan itu sejak pertengahan tahun lalu," kata dia.

Kendati demikian, Hendrawan meminta elite PKB tidak perlu berburuk sangka terhadap PDI-P. Sebab, kementerian yang mendapat sorotan dan kritik bukan hanya Kementerian Desa.

Kritik dan sorotan itu pun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengincar kursi Menteri Desa.