Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kursi Menteri Desa Digoyang, PKB Meradang

Kompas.com - 06/04/2016, 06:31 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa mulai gusar karena merasa kursi menteri yang dimilikinya mulai digoyang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara tidak langsung menjadi partai yang tertuduh atas kecemasan PKB ini.

Saat ini, PKB memiliki tiga kursi di kabinet, yakni Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

PKB merasa ada oknum yang secara spesifik mengincar kursi Menteri Desa milik Marwan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, langkah merebut kursi Marwan itu dilakukan dengan cara menyebar berita fitnah atau berita yang di luar fakta terkait distribusi dana desa.

Dia pun menegaskan PKB tidak akan tinggal diam dengan manuver tersebut.

“PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut kemendesa,” kata Jazilul dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/4/2016).

(Baca: PKB: Ada yang Ingin Rebut Kursi Menteri Desa)

Jazilul mengatakan, indikasi digoyangnya kursi Mendes ini mulai terlihat pada akhir Maret lalu. Tepatnya pada 23 Maret kemarin, kata dia, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara.

Presiden waktu itu tidak berada di Jakarta. Tak biasanya, kata dia, Menteri Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung langsung menerima 17 perwakilan pendemo, dan kepada media terang-terangan menyerang kinerja Menteri Desa Marwan Jafar.

“KeliHatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden,” ujar Jazilul.

Usai ditemui Seskab Pramono, para pendemo diterima oleh anggota fraksi PDI-P Diah Pitaloka dan Alex Indra Lukman di Senayan, meski waktu itu sedang DPR sedang memasuki masa reses.

(Baca: PKB Sebut Ada Parpol Koalisi yang Hasut Presiden untuk Rebut Posisi Menteri Desa)

 

Tak hanya itu, Anggota Fraksi PDI-P Budiman Sudjatmiko pun, tambah dia, jauh-jauh hari ikut memobilisasi eks pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah.

“PKB memantau semua manuver atau gerakan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi kemendesa di bawah Pak Marwan,” ujar Sekretaris Fraksi PKB di DPR ini.

Politisi PKB lainnya, Eem Marhamah Zulfa Hiz menambahkan, saat ini memang ada sekelompok elite yang terus berupaya menekan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet.

"Kami hanya heran kenapa ada sekelompok elite yang selalu berusaha menekan Presiden untuk merombak kabinet. Dan itu pun diarahkan kepada kader kami," kata Marhamah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5/2016).

Eem enggan mengungkapkan secara gamblang siapa elite yang dimaksud. Dia hanya mengungkapkan bahwa elite yang menekan presiden itu berasal dari parpol pendukung pemerintah.

(Baca: PKB Sebut Kursi Menteri Desa Diincar, Ini Komentar Luhut)

Selain PKB, parpol pendukung pemerintah yakni PDI-P, Nasdem, Hanura dan PPP. Ada pula PAN dan Partai Golkar yang belakangan menyatakan dukungannya.

"Ini kenapa, kok justru pembuat kegaduhan di kabinet ini adalah elit parpol sesama pendukung Presiden Jokowi," kata Anggota Komisi VI DPR ini.

Sementara, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding yakin Presiden Jokowi tidak terpengaruh dengan penggiringan opini dan berbagai tekanan dalam mengambil keputusan terkait reshuffle atau perombakan kabinet.

Presiden, kata dia, harus tetap mendasarkan keputusannya pada kinerja setiap kementerian.

“Presiden tak akan terpengaruh dengan tekanan, paksaan dan intervensi dari pihak lain," ujar Karding.

Selanjutnya: Reaksi PDI-P

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com