Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 06/04/2016, 06:31 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa mulai gusar karena merasa kursi menteri yang dimilikinya mulai digoyang. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) secara tidak langsung menjadi partai yang tertuduh atas kecemasan PKB ini.

Saat ini, PKB memiliki tiga kursi di kabinet, yakni Menteri Desa Transmigrasi dan Daerah Tertinggal Marwan Jafar, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri.

PKB merasa ada oknum yang secara spesifik mengincar kursi Menteri Desa milik Marwan.

Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan, langkah merebut kursi Marwan itu dilakukan dengan cara menyebar berita fitnah atau berita yang di luar fakta terkait distribusi dana desa.

Dia pun menegaskan PKB tidak akan tinggal diam dengan manuver tersebut.

“PKB akan melawan segala bentuk penggiringan berita dan melawan ambisi orang-orang tertentu yang ingin merebut kemendesa,” kata Jazilul dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/4/2016).

(Baca: PKB: Ada yang Ingin Rebut Kursi Menteri Desa)

Jazilul mengatakan, indikasi digoyangnya kursi Mendes ini mulai terlihat pada akhir Maret lalu. Tepatnya pada 23 Maret kemarin, kata dia, ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) Jawa Barat berdemonstrasi di Istana Negara.

Presiden waktu itu tidak berada di Jakarta. Tak biasanya, kata dia, Menteri Sekretaris Kabinet yang juga politisi PDI-P Pramono Anung langsung menerima 17 perwakilan pendemo, dan kepada media terang-terangan menyerang kinerja Menteri Desa Marwan Jafar.

“KeliHatan sekali motifnya, pernyataan Seskab di media ketika itu kan ingin intervensi atau ngatur-ngatur presiden,” ujar Jazilul.

Usai ditemui Seskab Pramono, para pendemo diterima oleh anggota fraksi PDI-P Diah Pitaloka dan Alex Indra Lukman di Senayan, meski waktu itu sedang DPR sedang memasuki masa reses.

(Baca: PKB Sebut Ada Parpol Koalisi yang Hasut Presiden untuk Rebut Posisi Menteri Desa)

 

Tak hanya itu, Anggota Fraksi PDI-P Budiman Sudjatmiko pun, tambah dia, jauh-jauh hari ikut memobilisasi eks pendamping PNPM di beberapa daerah di Jawa Tengah.

“PKB memantau semua manuver atau gerakan pihak-pihak yang ingin mendelegitimasi kemendesa di bawah Pak Marwan,” ujar Sekretaris Fraksi PKB di DPR ini.

Politisi PKB lainnya, Eem Marhamah Zulfa Hiz menambahkan, saat ini memang ada sekelompok elite yang terus berupaya menekan Presiden Joko Widodo untuk melakukan reshuffle kabinet.

"Kami hanya heran kenapa ada sekelompok elite yang selalu berusaha menekan Presiden untuk merombak kabinet. Dan itu pun diarahkan kepada kader kami," kata Marhamah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/5/2016).

Eem enggan mengungkapkan secara gamblang siapa elite yang dimaksud. Dia hanya mengungkapkan bahwa elite yang menekan presiden itu berasal dari parpol pendukung pemerintah.

(Baca: PKB Sebut Kursi Menteri Desa Diincar, Ini Komentar Luhut)

Selain PKB, parpol pendukung pemerintah yakni PDI-P, Nasdem, Hanura dan PPP. Ada pula PAN dan Partai Golkar yang belakangan menyatakan dukungannya.

"Ini kenapa, kok justru pembuat kegaduhan di kabinet ini adalah elit parpol sesama pendukung Presiden Jokowi," kata Anggota Komisi VI DPR ini.

Sementara, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding yakin Presiden Jokowi tidak terpengaruh dengan penggiringan opini dan berbagai tekanan dalam mengambil keputusan terkait reshuffle atau perombakan kabinet.

Presiden, kata dia, harus tetap mendasarkan keputusannya pada kinerja setiap kementerian.

“Presiden tak akan terpengaruh dengan tekanan, paksaan dan intervensi dari pihak lain," ujar Karding.

Selanjutnya: Reaksi PDI-P

Reaksi PDI-P

Ketua DPP PDI-P Hendrawan Supratikno membantah partainya mengincar kursi Menteri Desa. PDI-P, kata dia, menyerahkan sepenuhnya urusan reshuffle kabinet kepada Presiden Joko Widodo.

Hendrawan mengakui partainya melakukan kajian terhadap kinerja kementerian. Salah satu yang menjadi sorotan adalah Kementerian Desa karena ditemukan banyak masalah soal penyaluran dana desa.

"Ada kritik pembina dan pendamping desa, banyak pungutan liar, kami mendiskusikan itu sejak pertengahan tahun lalu," kata Hendrawan.

(Baca: Dituduh PKB Ingin Rebut Kursi Menteri Desa, Apa Kata PDI-P?)

Kendati demikian, Hendrawan meminta elite PKB tidak perlu berburuk sangka terhadap PDI-P. Sebab, kementerian yang mendapat sorotan dan kritik bukan hanya Kementerian Desa.

Kritik dan sorotan itu pun sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengincar kursi Mendes.

"Kalau kritik protes seperti itu kan wajar, tidak hanya Kemendes. Kami juga dapat kritik, misalnya Menkumham (Yasonna Laoly) kader kami juga sering dikritik," kata Hendrawan.

(Baca: Jokowi: Soal "Reshuffle", Semua Fokus Kerja, Tak Usah Dorong-dorong...)

Sementara, Budiman Sudjatmiko yang namanya sempat disebut oleh Jazilul, enggan banyak berkomentar menanggapi tudingan dari PKB.

"Lebih baik hubungi langsung dari pihak pendamping desa yang memprotes Mendes. Apa betul mereka ditunggangi," ucap Budiman.

Kompas TV Jokowi: Semuanya Fokus Kerja Dulu!
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Menanti Putusan Eliezer: Progresif untuk Keadilan

Nasional
MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

MUI: Subsidi Biaya Haji Tak Boleh Pakai Uang Jemaah yang Belum Berangkat

Nasional
Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut Atas Inisiatif Jokowi, Bukan Perintah Jokowi

Bertemu Airlangga, Surya Paloh Sebut Atas Inisiatif Jokowi, Bukan Perintah Jokowi

Nasional
Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Surya Paloh Buka Kemungkinan Nasdem Berkoalisi dengan KIB

Nasional
Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Minta Jokowi Copot Kepala BRIN, Anggota DPR: Konsolidasi Program dan Anggaran Tak Jalan!

Nasional
Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Asops Kapolri Sebut Manajemen Risiko di Stadion GBK Belum Maksimal

Nasional
Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah 'Menyerang' Anies

Singgung Perjanjian Saat Pilgub DKI, Gerindra Dinilai Tengah "Menyerang" Anies

Nasional
Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Kejagung Dalami Keterlibatan Gregorius Alex Plate di Proyek BAKTI Kominfo

Nasional
Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Jokowi Tegaskan Hilirisasi Industri Harus Jalan Terus meski Digugat

Nasional
Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius

Skor Indeks Persepsi Korupsi Anjlok, Demokrasi Indonesia dalam Masalah Serius

Nasional
Jokowi: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Sudah Agak Mereda

Jokowi: Tekanan Ekonomi Global ke Indonesia Sudah Agak Mereda

Nasional
Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Pimpinan DPR Angkat Bicara soal Desakan agar Kepala BRIN Diganti

Nasional
Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Saling Serang Kubu Ferdy Sambo dan Jaksa, Saat Tudingan Keterlibatan Penembakan Yosua Diperdebatkan...

Nasional
Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Sudah Manusiawi

Menteri PPPA Sebut Hukuman Mati untuk Pemerkosa 5 Anak dan 2 Cucu di Ambon Sudah Manusiawi

Nasional
PKS Dukung Anies Capres, Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Waktu

PKS Dukung Anies Capres, Pembentukan Koalisi Perubahan Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.