Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guyon Pencitraan Kaesang, Ditampar dengan Uang Jajan Rp 10 Miliar

Kompas.com - 03/04/2016, 09:21 WIB
Laksono Hari Wiwoho

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ada-ada saja yang dilakukan oleh Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Joko Widodo.

Jika biasanya ia hanya menulis pesan atau status bercanda di media sosial, kali ini Kaesang menampilkan guyonannya dalam rupa video.

Video-video itu diunggah dalam akun Kaesang di situs YouTube. Akun ini sudah ada sejak 24 Oktober 2015, tetapi baru mulai posting pada 7 Maret 2016.

(Baca: Anak Presiden Jokowi Unggah Video "Vlog" di YouTube)

Video terakhir diunggah pada 31 Maret 2016 dan berisi tentang curahan hati yang disebutnya "Video Nggak Jelas Berjudul: Pencitraan".

Kaesang mengawalinya dengan cerita mengapa ia merekam video dalam kamar sederhana yang ditinggalinya di Singapura. Namun, kamarnya itu sebetulnya "luar biasa" mewah.

Ia berkelakar bahwa dalam lemari kamarnya terdapat mesin anjungan tunai mandiri. Lantai kamarnya terbuat dari emas 24 karat.

"Cuma gara-gara kegesek sama kaki aku, kena sepatu aku, warnanya berubah jadi kayak warna keramik, kayak warna silver dan putih gitu," kata Kaesang.

Adegan berikutnya mengalir dengan cerita bahwa selama ini dia ke kampus menggunakan helikopter pribadi.

Bukan cuma itu, ia juga menyebut bahwa ibunya, Ibu Negara Iriana Jokowi, memberinya uang jajan sebanyak Rp 5 miliar. Itu harus habis dalam sebulan.

"Kalau enggak habis, ibu bakal menghukum aku dan bakal kasih Rp 10 miliar. Langsung dikasih ke muka, plaakkk.... Nih, 10 miliar harus dihabisin dalam waktu satu minggu," kata dia.

Menutup cerita soal "kemewahan" itu, Kaesang menyatakan bahwa ia berusaha agar hidup hemat, apalagi di luar negeri. Itu dilakukannya bukan sebagai bentuk pencitraan.

"Itu tujuannya bukan untuk pencitraan atau apalah itu namanya. Kalian mau nyebut aku pencitraan, silakan. Tapi, aku itu pencitraan buat apa sih?" ujar dia.

Berikut video "Pencitraan" yang diunggahnya di YouTube.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com