Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Busyro Muqoddas Duga Ada Keanehan di Balik Penolakan Otopsi Siyono oleh Warga

Kompas.com - 31/03/2016, 18:51 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menganggap ada keanehan di balik penolakan masyarakat Warga Desa Pogung, Cawas, Klaten, Jawa Tengah terhadap rencana otopsi jenazah Siyono.

Siyono tewas saat dalam penahanan Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri.

Busyro menilai reaksi tersebut tak seperti tradisi di masyarakat, di mana jika ada orang yang meninggal dunia maka tetangga-tetangganya akan datang melayat.

"Sekarang di balik penolakan itu ada apa? Apakah sebelumnya ada tradisi-tradisi di desanya Siyono itu keretakan masyarakat?" ujar Busyro usai mengisi acara diskusi di Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (31/3/2016).

"Setahu saya tidak ada. Masyarakat di sesa sana guyub-guyub seperti pada umumnya masyarakat Indonesia. Jadi aneh, aneh sekali," kata dia.

Ia menambahkan, otopsi dilindungi oleh hukum dan diatur oleh Undang-Undang. Sehingga jika ada upaya pengalang-halangan maka dapat dikatakan melanggar hukum.

Sebab, otopsi adalah cara akademis untuk mengetahui wajar atau tidaknya suatu kematian.

Meski begitu, Busyro membantah saat ditanya apakah warga sekitar menerima ancaman dari pihak tertentu di balik penolakan tersebut.

Kalau pun terjadi keganjilan, Busyro menambahkan, maka apapun hasilnya dapat menjadi bahan koreksi bagi Polri.

"Kelemahan-kelemahannya harus dikoreksi oleh publik. Kepolisian kan lembaga publik," ujarnya.

Busyro menuturkan, pihaknya telah menyiapkan tim otopsi yang terdiri dari lima orang, dari pihak rumah sakit dan perguruan tinggi.

Namun, ia belum dapat memastikan kapan otopsi akan dilakukan.

"Kami belum dapat informasi dari dokter ahli forensik," kata mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu.

Kompas TV Terduga Teroris Serang Petugas Densus 88
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com