Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bakamla Siap Menjamin Keamanan di Blok Masela

Kompas.com - 29/03/2016, 06:06 WIB

KOMPAS.com - Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) siap mengawal keputusan Presiden Joko Widodo terkait dengan Blok Masela.

"Bakamla RI akan hadir di situ untuk menjamin keamanan dan keselamatan laut selama kegiatan pengelolaan Blok Masela," kata Sekretaris Utama Bakamla, Laksda Maritim Dicky R. Munaf, dilansir Antara, Senin (28/3/2016)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 23 Maret 2016 memutuskan bahwa kilang LNG (Liquefied Natural Gas/Gas Alam Cair) Blok Masela didirikan di darat.

Keputusan ini diharapkan akan meningkatkan kegiatan ekonomi kelautan, termasuk lalu lintas laut di perairan Laut Arafura dan sekitarnya.

Oleh karena itu, Dicky mengemukakan, pembangunan fasilitas pengolahan gas di darat akan menumbuhkan kegiatan ekonomi di darat dan juga di laut, terutama karena padatnya lalu lintas darat ke laut dan laut ke darat di Laut Arafura dan sekitarnya.

Kegiatan pengelolaan Blok Masela yang bernilai ratusan triliun rupiah, menurut Dicky, harus ada jaminan, keamanan dan keselamatan laut di seluruh wilayah kegiatannya.

"Keputusan Presiden itu akan memacu kegiatan ekonomi di laut dan di darat. Sesuai dengan tupoksinya, Bakamla RI akan menjamin keamanan dan keselamatan seluruh kegiatan ekonomi wilayah laut yang terkait dengan pengelolaan Blok Masela," ujar Dicky.

Lapangan Blok Masela berada di wilayah Laut Arafura yang berbatasan dengan Australia. Kedalaman Laut di Blok Masela adalah 400 hingga 800 meter.

Wilayah daratan yang terdekat adalah Kepulauan Tanimbar, Maluku Tenggara Barat.

Blok Masela berjarak 300 kilometer dari Darwin, Australia, 170 kilometer dari Saumlaki, 800 kilometer dari Kupang, 500 kilometer dari Aru, dan 650 kilometer dari Ambon.

"Pengelolaan Blok Masela akan meningkatkan kegiatan di hampir seluruh wilayah laut di Indonesia karena pembangunan fasilitas lapangan Blok Masela ada di laut dan kilang berada di darat," ujar Dicky.

"Arus barang melalui laut akan datang dari berbagai arah sehingga dibutuhkan keamanan dan jaminan keselamatan khusus," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com