Untuk mengatasi hal tersebut, ia menginisiasi pelatihan integritas kepala daerah dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Ini berawal dari kegalauan teman-teman, kalau ada OTT (operasi tangkap tangan) selalu bikin geger, kalau mau melakukan sesuatu jadi takut," kata Ganjar di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (22/3/2016).
Menurut Ganjar, para pejabat di Pemprov Jateng telah 8 kali mengadakan pelatihan dengan KPK.
Berbagai pelatihan tersebut, menurut Ganjar, akan memberikan bekal pemahaman kepada para kepala daerah mengenai sistem pengelolaan keuangan dan menghindari celah pelanggaran hukum.
Salah satu hasilnya, sejak dua tahun lalu, seluruh pejabat di berbagai eselon di Pemprov Jateng telah melaporkan harta kekayaan kepada KPK.
Para pejabat juga dapat memahami kualifikasi gratifikasi, sehingga tidak terlindungi dari tuduhan korupsi.
Saat ini, sebanyak 17 kepala daerah yang terdiri dari bupati dan wali kota di Pemprov Jateng, mengikuti pelatihan integritas di Gedung KPK, Jakarta.
Menurut Ketua KPK Agus Rahardjo, salah satu poin pelatihan akan mengajarkan kepala daerah untuk mengelola APBD secara transparan dan akuntabel.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.