Nasdem: Program Jokowi Berlandas Nawacita, Bukan Konsumtif seperti Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Johnny G Platte mendukung langkah Presiden Joko Widodo yang fokus pada pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur itu sudah sesuai dengan Nawacita serta janji kampanye saat pilpres 2014.

Hal tersebut disampaikan Johnny menanggapi kritik Partai Demokrat mengenai pembangunan infrastruktur pada era Jokowi-Jusuf Kalla. (baca: PDI-P: Jokowi Kebut Ketertinggalan Era SBY)

"Program pemerintahan kali ini berlandaskan Nawacita yang menjadi visi dan misi Presiden sekaligus sebagai visi dan misi negara, bukan program konsumtif karitatif sebagaimana yang dulu pernah dilaksanakan," kata Johnny saat dihubungi, Senin (21/3/2016).

Johnny berharap penilaian terhadap program pembangunan tidak dipandang dengan kaca mata miopia yang tidak sejalan dengan Nawacita. (baca: Demokrat Kritik Besarnya Anggaran Infrastruktur, Ini Jawaban Istana)

Menurut dia, dalam satu setengah tahun pemerintahan berjalan, 10 rekomendasi yang ada dalam program Nawacita telah dilaksanakan dan menjadi fokus kabinet Jokowi-JK.

Salah satu yang terbaru dapat dilihat dari kunjungan Jokowi ke proyek pembangunan Wisma Atlet Hambalang yang menjadi lahan korupsi di era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia mengatakan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk mencari jalan keluar atas proyek yang mangkrak cukup lama tersebut.

Tentunya jalan keluar itu dilakukan dengan memperhatikan batasan dan landasan hukum serta tidak mencampuri proses hukum yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. (baca: Sekjen PDI-P: Kedatangan Jokowi ke Hambalang Tidak untuk Serang SBY)

"Tidak saja Presiden, namun rakyat juga merasa sangat prihatin atas penyelewengan keuangan negara yang cukup besar dan akan terus bertambah besar jika tidak segera mencari jalan keluar. Tidak ada kaitannya dengan menyindir pemerintahan sebelumnya dan tidak perlu terlalu sensi atas hal tersebut," ujar Anggota Komisi XI DPR ini.

Partai Demokrat kembali melontarkan kritik kepada pemerintahan Joko Widodo soal penggunaan dana APBN untuk pembangunan infrastruktur yang dianggap berlebihan.

Sikap itu tertuang dalam pandangan resmi Demokrat dalam menyikapi isu nasional terkini. (baca: Demokrat Kritik Jokowi yang Besar-besaran Pakai APBN untuk Infrastruktur)

"Penggunaan APBN untuk biaya infrastruktur yang terlalu besar bisa mengganggu alokasi untuk penanggulangan kemiskinan," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan usai rapat konsolidasi di Surabaya, Minggu (20/3/2016).

Menurut dia, Partai Demokrat menganggap baik upaya pemerintah yang terus fokus membangun infrastruktur agar secara fisik Indonesia semakin kuat.  (Baca: SBY: Bahaya kalau Pemimpin Tidak Mau Dengar Kritikan)

"Namun demikian, perlu dipastikan dengan seksama kebijakan pembiayaan yang tepat. Sumber pembiayaan dapat diperoleh dari APBN, BUMN dan swasta," terangnya.