Istilah Deparpolisasi Dinilai Tepat jika Digunakan pada Era Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengatakan, istilah deparpolisasi tak lagi cocok digunakan dalam konteks perpolitikan saat ini.

Ia menilai bahwa pihak-pihak yang menggunakan istilah tersebut salah kaprah.

Istilah tersebut salah, menurut Syamsuddin, terlebih lagi jika muncul setelah Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama maju ke Pilkada DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen.

Menurut Syamsuddin, istilah tersebut hanya tepat digunakan pada era Presiden Soeharto karena memiliki makna pembatasan partai politik dalam berkehidupan politik.

"Pada zaman Soeharto kan dibatasi, cuma tiga yang diperbolehkan ikut pemilu," kata Syamsuddin seusai menjadi pembicara dalam acara diskusi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (17/3/2016).

Tudingan bahwa langkah independen Ahok akan menghambat sistem demokrasi, menurut Syamsuddin, juga tidak benar.

Menurut dia, baik pasangan calon yang maju melalui jalur independen maupun perseorangan memiliki status dan kedudukan yang sama secara hukum.

Aturan tersebut, lanjut dia, juga sudah diakomodasi secara tegas melalui putusan Mahkamah Konstitusi, dan sudah diwadahi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada.

"Kalau istilah itu dikenakan saat ini, jelas ngaco," tuturnya.

Istilah deparpolisasi kali pertama dimunculkan Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, yang juga Ketua DPRD DKI. (Baca: Apa Itu Deparpolisasi?)

Prasetio menilai adanya upaya deparpolisasi yang sedang berkembang di Indonesia. Indikatornya, kata dia, adalah adanya upaya untuk meniadakan peran partai politik dalam pemilihan kepala daerah.

Hal itu disampaikan Prasetio dalam menanggapi langkah relawan pendukung Ahok. (Baca: Tanggapi Teman Ahok, PDI-P Akan Lawan Deparpolisasi)

Kelompok relawan itu berupaya agar Basuki atau Ahok bisa ikut Pilkada DKI Jakarta 2017 melalui jalur independen atau tanpa partai.