Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: Presiden Puas Konsul Kehormatan RI di Palestina Tetap Dilantik

Kompas.com - 15/03/2016, 13:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menegaskan, misi melantik Konsul Kehormatan RI untuk Palestina di Ramallah tercapai atau terlaksana dengan baik.

"Jadi begini, 'mission accomplished, it's done'. Dalam pengertian 'regardless' apapun yang dilakukan Israel untuk tidak mengizinkan saya masuk ke Ramallah, tetapi pelantikan Konsul Kehormatan Indonesia di Ramallah tetap dapat dilakukan di KBRI kita di Amman, Yordania," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (15/3/2016), seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, Otoritas Israel melarang Menlu RI Retno LP Marsudi beserta delegasi pendampingnya memasuki wilayah Palestina pada Minggu (13/3) pagi waktu setempat.

Awalnya, Menlu Retno dan rombongan dijadwalkan akan melaksanakan kunjungan resmi ke Kota Ramallah guna melakukan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas, dan Menteri Luar Negeri Palestina Riyadh Maliki, serta dalam rangka pembukaan konsulat kehormatan RI di Palestina.

Namun, Israel menolak memberikan visa untuk Menlu RI guna memasuki Ramallah. (baca: Israel Tak Izinkan Menlu Retno ke Ramallah, Indonesia Tetap Lantik Konsul Kehormatan)

"Ini sudah hal yang kita duga sebelumnya. Oleh karena itu, jadi berita mengenai tidak adanya izin itu kita peroleh pada tanggal 12 tengah malam pada tanggal 13 pagi (kita) lakukan komunikasi dengan Ramallah baik dengan Konsul Kehormatan kita ataupun Menteri Palestina," katanya.

Pada saat itu, akhirnya diambil keputusan yang dinilai paling tepat dengan melantik Konsul Kehormatan di KBRI Amman di Yordania. (baca: Ditolak Masuk Ramallah oleh Israel, Indonesia Seharusnya Bangga)

"Kita ambil satu keputusan yang saya kira keputusan sangat tepat dan ini coba kita proyeksikan sebelum berangkat untuk melantik karena misi saya yang diberikan Presiden adalah melantik Konsul Kehormatan," katanya.

Retno menegaskan, pelantikan tetap dapat dilaksanakan dengan dihadiri Menlu Palestina yang melakukan perjalanan darat dari Ramallah menuju Amman.

(baca: Jokowi: Lawan Kebijakan Ilegal Israel yang Menyulitkan Rakyat Palestina)

Retno menambahkan, pihaknya tidak perlu melakukan pembicaraan dengan Israel terkait Konsul Kehormatan. Pasalnya, hal ini merupakan urusan Indonesia dengan Palestina.

"Apapun yang dilakukan untuk mencegah saya sampai ke Ramallah tidak berhasil karena pelantikan tetap dapat dijalankan dengan kehadiran Menlu Palestina ini capaian politik luar negeri yang bagus," katanya.

Retno mengatakan, Presiden Jokowi menyatakan puas bahwa misi tersebut pada akhirnya bisa diselesaikan dengan baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com