Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Surat Perjanjian Ade Komarudin Tak Maju Ketum Golkar Beredar

Kompas.com - 12/03/2016, 10:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Surat perjanjian Ade Komarudin untuk tidak maju sebagai ketua umum Partai Golkar beredar di kalangan wartawan.

Dalam surat tersebut, ada tiga poin yang disepakati Ade bersama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Poin pertama, Ade mengaku tidak akan ikut serta baik secara langsung maupun tidak langsung memprakarsai pelaksanaan Musyawarah Nasional Partai Golkar sampai dengan selesainya masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali 2014-2019.

Kedua, Ade juga mengaku tidak akan mencalonkan diri sebagai calon ketua umum DPP Golkar sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas IX Bali, yaitu pada 2019.

Di poin ketiga, Ade mengaku akan melaksanakan tugas yang diamanatkan Partai Golkar, yakni Ketua DPR RI, dan akan berkonsentrasi penuh dalam melaksanakan tugas tersebut.

Surat itu ditandatangani Ade dan Aburizal di atas meterai Rp 6.000 pada 17 Desember 2015. Pada hari itu, rapat terbatas DPP Golkar di Bakrie Tower sepakat menunjuk Ade sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Ade dilantik menjadi Ketua DPR pada 11 Januari 2016.

Tim sukses Ade Komarudin, Bambang Soesatyo, saat dikonfirmasi tak membantah atau membenarkan adanya surat itu. Hanya saja, Bambang mempertanyakan kenapa surat tersebut bisa beredar.

Menurut dia, surat itu beredar kepada Ketua Dewan Pimpinan Daerah tingkat I dan II Partai Golkar sejak Jumat (13/3/2016). Pada hari yang sama, Ade mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Partai Golkar di Yogyakarta.

"Itu membuat para kader di daerah heran, kok hari gini masih ada yang main-main seperti itu," kata Bambang.

Kalaupun surat itu benar, Bambang menilai bahwa Ade tidak melanggar komitmen saat memutuskan maju sebagai calon ketua umum Golkar.

Menurut Bambang, dengan keputusan menyelenggarakan musyawarah nasional luar biasa, artinya kepengurusan DPP Golkar hasil Munas Bali sudah berakhir. Ade juga bukan orang yang ikut menginisisiasi munas.

"Bagi saya surat itu, kalaupun ada, berarti dicuri dari laci Pak Aburizal dengan motif tertentu untuk menjatuhkan Ade Komarudin. Saya yakin Pak Aburizal pasti tidak tahu surat itu bisa beredar ke mana-mana," ucap Bambang.

Ade Komarudin sebelumnya sempat mengakui dia membuat perjanjian dengan Aburizal menjelang penunjukannya sebagai Ketua DPR RI.

Namun, ia mengaku hanya berjanji untuk tidak menginisiasi munas, bukan untuk tidak maju sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com