Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/03/2016, 16:15 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan digelar pada Februari 2017, namun bursa pencalonan kian hari, kian ramai.

Mulai dari pengusaha hingga politisi senior, bahkan musisi saling adu untuk menjadi lawan mapan sang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Partai politik kian gencar melakukan proses penjaringan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur yang akan berlaga.

Utamanya untuk menandingi elektabilitas Ahok yang juga ingin melanjutkan kepemimpinnya di Ibu Kota.

Sebutlah Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Gus Dur, Yusril Ihza Mahendra, yakin akan langkahnya untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta.

Selain itu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Adhyaksa Dault, juga menyatakan diri siap maju menjadi DKI 1.

Adhyaksa mengklaim bahwa dirinya mendapat dukungan dari banyak pihak, termasuk ulama dan siap menyaingi Ahok dalam pemilihan nantinya.

Lainnya, ada pengusaha muda, Sandiaga Uno yang tak ketinggalan. Dirinya masuk dalam bursa calon dari Partai Gerindra dan semakin gencar mencari dukungan kepada masyarakat.

Tak hanya politisi dan pengusaha, musisi yang kerap memancing isu kontroversial Ahmad Dhani pun digadang PKB untuk jadi calon gubernur DKI Jakarta.

Ramainya bursa calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta memunculkan tanya. Begitu strategisnya kah posisi ini sehingga banyak pihak yang memperebutkannya?  

Bagaimana sesungguhnya sosok pemimpin Ibu Kota yang pas? Benarkah DKI 1 membuka jalan untuk menjadi RI 1?

Simak dialog lengkapnya dalam program Satu Meja bersama pimpinan harian Kompas Budiman Tanuredjo episode "Siapa Maju DKI 1?" Rabu (2/3/2016) pukul 22.00 live di Kompas TV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com