Fadel: Aburizal Konsisten Gelar Munas Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPP Partai Golkar hasil Munas Riau Fadel Muhammad meyakini Aburizal Bakrie tetap konsisten dengan sikap dan pernyataannya yang akan melaksanakan Musyawarah Nasional rekonsiliasi.

Dia menilai, putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi kubu Munas Ancol tidak akan menggangu pelaksanaan Munas yang sudah direncanakan secara matang.

"Saya kenal beliau yang memiliki komitmen jelas dalam membesarkan Golkar," kata Fadel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2016).

Menurut Fadel, sejak awal Aburizal memutuskan menggelar Munas, banyak pertentangan yang muncul, khususnya dari pengurus Munas Bali. Sebab, para pengurus Bali meyakini mereka adalah yang sah.

Namun, Aburizal tetap konsisten mempertahankan keputusannya untuk menggelar Munas demi persatuan partai berlambang pohon beringin itu. (baca: Aburizal Tegaskan Putusan MA Tak Akan Pengaruhi Munas Golkar)

Sikap Aburizal itu, menurut Fadel, patut diapresiasi karena menunjukkan kenegarawanan dan jiwa besar Aburizal untuk menyelamatkan Partai Golkar dari konflik berkepanjangan.

"Putusan MA tidak akan pengaruhi sikap ARB, itu hanya menunjukkan pada publik bahwa beliau posisinya benar," ujarnya.

MA sebelumnya menolak kasasi yang diajukan Ketua Umum Golkar hasil Munas Jakarta 2014 Agung Laksono dan memenangkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali 2014 yang dipimpin Aburizal. (baca: Agung Laksono: Putusan MA Tidak Pengaruhi Munas)

Kasasi itu diajukan untuk melawan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memenangkan kepengurusan Munas Bali.

Seperti dikutip Kompas, belakangan muncul wacana menunda pelaksanaan Munas Golkar yang rencananya digelar April 2016. Penyelenggara munas juga diperdebatkan.

Rapat pleno DPP Golkar yang direncanakan digelar pada Rabu (2/3) juga ditunda. Ini adalah penundaan kedua setelah Kamis (25/2) lalu rapat pleno juga ditunda dengan alasan Aburizal sakit.

(baca: MA Tolak Kasasi Kubu Agung, Golkar Tunda Rapat Pleno Bahas Munas)

Penundaan rapat pleno itu mengakibatkan sejumlah keputusan, termasuk penetapan susunan panitia Munas Golkar, kembali tertunda.