Mendagri Akui Pemerintah Belum Penuhi Kesejahteraan Petugas Damkar

Peran itu tak hanya dalam mengatasi musibah kebakaran yang terjadi di sekitar wilayah kerja mereka, tetapi juga dalam mengatasi bencana, seperti kebakaran hutan yang terjadi di Sumatera dan Kalimantan beberapa waktu lalu.

Namun, Tjahjo mengakui, pemerintah pusat dan pemerintah daerah belum mampu memenuhi kesejahteraan personel Damkar.

Begitu pula dalam hal meningkatkan standarisasi mutu personel.

"Karena itu, tahun ini kita siapkan pendidikan yang khusus melatih profesionalisme pemadam kebakaran, baik dalam mengatasi kebakaran rumah maupun hutan, serta dalam hal penyelamatan manusia yang menuntut peran Damkar," kata Tjahjo, ketika memberikan sambutan saat peringatan HUT ke-97 Damkar di Alun-Alun Simpang Lima Semarang, Jawa Tengah, Selasa (1/3/2016).

Politisi PDI Perjuangan itu, mengatakan, pendidikan bagi personel Damkar diperlukan untuk memastikan adanya jenjang kepangkatan yang lebih jelas.

Jenjang kepangkatan akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi setiap personel.

"Paling tidak bisa dilatih secara regional. Seperti ada IPDN di Jatinangor, di Makassar, di Bukit Tinggi, dan di NTB," kata dia.

Dengan adanya peningkatan kesejahteraan, ia berharap, akan ada lebih banyak masyarakat yang ingin menjadi personel Damkar. 

Pemerintah berharap, ke depannya, di setiap kecamatan minimal ada seorang personel Damkar.

"Sehingga, paling lambat 15 menit personel itu sudah datang di lokasi kebakaran jika peristiwa terjadi," ujarnya.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, peristiwa kebakaran mengalami peningkatan selama beberapa waktu terakhir.

Tak hanya kebakaran di kawasan padat penduduk, tetapi juga di kawasan hutan yang berujung pada bencana.

"Melihat apa yang terjadi, maka peran Damkar sangat penting. Untuk itu saya ingatkan agar selalu mengecek SDM, latihan dan audit sistem kelistrikan, serta hidran yang ada, agar bisa dipastikan aman dan berfungsi," kata Ganjar.