Golkar dan "Warning" soal Sentimen Patronase

Munas akan diselenggarakan oleh kepengurusan Golkar hasil Munas Riau 2009 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Aburizal Bakrie.

Penyelenggaraan Munas menjadi ajang pertarungan bagi para calon Ketua Umum Partai Golkar. Seperti apa karakter ketua umum yang dibutuhkan Golkar saat ini.

Senior Golkar, BJ Habibie, pada Rapat Pimpinan Nasional, Januari 2016 lalu, berpesan agar partai melakukan regenerasi kepemimpinan.

Dua pimpinan Golkar yang sempat berseteru, Aburizal Bakrie dan Agung Laksono, menyatakan tak akan maju mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Keinginan keduanya untuk tidak maju diapresiasi.

"Aburizal dan Agung tidak muncul lagi memang bagus saja. Tapi apa iya para kandidat yang muncul tidak mencerminkan patronase sebelumnya?" ujar pengamat politik dari Universitas Gajah Mada, Arie Sudjito saat dihubungi Kompas.com, Kamis (11/2/2016).

Sejumlah kader yang sudah menyataan akan mencalonkan diri, di antaranya, Idrus Marham, Roem Kono, Mahyudin, dan Aziz Syamsudin.

Sementara, lainnya, seperti Ade Komarudin, Setya Novanto, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Agun Gunandjar, Gusti Iskandar, Fadhel Muhammad, dan Airlangga Hartarto, belum secara tegas menyatakan kesiapannya.

Menurut Arie, banyaknya kader Golkar yang ingin menjadi kandidat ketua umum menunjukkan bahwa demokrasi berjalan di tubuh partai tersebut. 

Akan tetapi, ia memberikan catatan bahwa sejumlah nama yang mencuat menunjukkan adanya patronase kekuatan di belakang mereka.

"Nampak jelas gengnnya siapa, Akbar Tanjung patron gengnya ada. JK juga punya irisannya. Aburizal Bakrie dan Agung Laksono juga. Bahwa di Golkar itu patronasenya masih bekerja," ujar Arie.

Hilangkan sentimen patronase

Secara terpisah, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Siti Zuhro menilai, siapapun yang akan menjadi calon ketum Golkar harus menghilangkan sentimen patronase politik tersebut.

Sebab, tugas ketum baru Golkar ke depan akan cukup berat untuk membenahi kondisi internal partai.

Konflik internal Golkar yang terjadi selama ini telah menghasilkan dualisme kepengurusan tak hanya di level DPP tetapi juga di DPD tingkat I dan II.