Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahyudin: Kader Rindu Sosok Presiden dari Golkar

Kompas.com - 11/02/2016, 09:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Mahyudin menegaskan, akan maju dalam pemilihan calon ketua umum Partai Golkar ketika musyawarah nasional digelar.

Ia mengaku ingin maju dalam kontestasi tersebut salah satunya karena ingin menyatukan kembali Golkar yang sebelumnya sempat terpecah belah.

PascaPilpres 2014 lalu, terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh partai berlambang pohon beringin itu. (baca: Ingin Jadi Ketum Golkar, Ade Komarudin Tak Masalah Rangkap Jabatan Ketua DPR)

Namun, dualisme itu berakhir setelah pemerintah mencabut surat keputusan kepengurusan hasil Munas Jakarta dan mengakui kembali kepengurusan Golkar hasil Munas Riau.

Dua kubu pun telah bersepakat untuk menyelenggarakan munas bersama dalam waktu dekat untuk memilih ketua umum dan menyusun kepengurusan yang baru.

"Ini untuk mempersiapkan agenda politik seperti pilkada 2017, pileg dan pilpres 2019. Golkar menargetkan bisa memenangkan agenda politik tersebut," kata Mahyudin saat dihubungi (10/2/2016).

Menurut Mahyudin, Golkar memiliki target besar dalam pilpres 2019, yaitu dapat mencalonkan presiden atau wakil presiden. (baca: Ridwan Bae: Novanto Tersangka Pun Masih Punya Hak Jadi Calon Ketum Golkar)

Sebab, pada kontestasi sebelumnya, tak ada satu pun kader Golkar yang maju dalam Pilpres.

Saat pilpres 2014, Golkar menjadi bagian Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan Prabowo Subianto (Gerindra)-Hatta Rajasa (PAN).

"Ini yang harus kita tanamkan (ke kader) bahwa kita punya target seperti itu," ujarnya.

Mahyudin menambahkan, sudah cukup lama tak ada satu pun kader Golkar yang terpilih menjadi RI-1 maupun RI-2. (baca: Ini Para Bakal Calon Ketua Umum Golkar)

"Sejak Pak Harto lengser, Golkar belum pernah ada presiden. Saya kira kerinduan kader ada pada sosok seperti itu (menjadi presiden)," kata Wakil Ketua MPR itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Formappi Soroti Kinerja DPR, Baru Sahkan UU DKJ dari 47 RUU Prioritas di 2024

Nasional
Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com