Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Roem Kono: Tak Ada Larangan Ketua Umum Golkar Rangkap Jabatan Ketua DPR

Kompas.com - 10/02/2016, 13:50 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Golkar Roem Kono mengatakan, tidak ada aturan pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai yang melarang seorang pejabat publik rangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Ia menanggapi pernyataan Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae yang meminta Ade Komarudin mundur dari jabatan Ketua DPR jika ingin mencalonkan diri sebagai Ketum Golkar.

"Saya kira tidak ada aturannya dan itu tidak perlu lagi diperdebatkan," kata Roem di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/2/2016).

Roem mengatakan, selama ini Ade juga rangkap jabatan. Namun, hal tersebut dinilai tidak menganggu kinerjanya sebagai Ketua DPR.

"Kita di Golkar menghasilkan figur pemimpin yang fokus. Akom (Ade Komarudin) yang juga sebagai Ketua Umum SOKSI punya peluang juga," ujar dia.

Ridwan sebelumnya mengingatkan agar Ade mundur dari Ketua DPR jika ingin maju mencalonkan diri pada Munas Golkar.

Menurut dia, hal ini merupakan keputusan DPD I seluruh Indonesia yang menggelar pertemuan di NTB belum lama ini.

Keinginan DPD tingkat I tersebut berangkat dari janji Ade kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie. Ia mengatakan, Ade pernah berjanji kepada Aburizal akan fokus sebagai Ketua DPR dan tak akan maju sebagai Ketua Umum Golkar.

"Dia (berjanji) tidak akan maju. Dia diharapkan konsisten dengan pernyataannya, konsen menjalankan tugas pokok DPR. Berikan kesempatan kepada yang lain agar fokus," ujar Ketua DPD Sulawesi Tenggara ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com