Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akom: Ketua DPR Tak Dilarang Jadi Ketum Golkar

Kompas.com - 07/02/2016, 13:41 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ade Komarudin menegaskan tidak akan mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR meskipun nantinya ia mencalonkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar dalam forum musyawarah nasional yang akan segera digelar. 

"Ya, setahu saya tidak ada aturan AD/ART, satu kata atau pasal mana pun di mana Ketua DPR dilarang mencalonkan diri," kata Ade di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (7/2/2016).

Akom pun mengakui sempat membuat kesepakatan dengan Aburizal saat akan ditunjuk menjadi Ketua DPR menggantikan Setya Novanto.

Kesepakatan tersebut yakni agar Akom sebagai Ketua DPR tidak menginisiasi musyawarah nasional, bukan tidak maju sebagai calon ketum Golkar.

"Jadi, tidak ada alasan saya untuk tidak komitmen. Memang saya tidak pernah menginisiasi munas," ucap Akom.

Akom mengaku sudah mendengar pernyataan Ridwan Bae yang memintanya mundur terlebih dahulu dari Ketua DPR jika hendak maju sebagai Ketum Golkar.

Namun, Ade menyatakan tidak mau terlalu reaktif menanggapi hal tersebut agar Golkar tidak kembali dalam situasi panas.

Lagi pula, Akom mengaku hingga saat ini belum memutuskan apakah akan maju sebagai calon ketum Golkar atau tidak.

"Saya akan bersikap pada saatnya. Tapi, tentu itu (mencalonkan diri atau tidak) kan tergantung pada yang punya suara," ucap Akom.

Ketua DPD Golkar Sulawesi Tenggara Ridwan Bae sebelumnya meminta Akom terlebih dahulu mundur dari Ketua DPR jika ingin bersaing sebagai Ketum Golkar.

[Baca: Akom Diminta Mundur dari Ketua DPR jika Jadi Ketum Golkar]

Menurut dia, hal ini merupakan hasil keputusan DPD I seluruh Indonesia yang menggelar pertemuan di NTB belum lama ini.

Keinginan DPD tingkat I tersebut berangkat dari janji Akom kepada Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Menurut dia, Akom pernah berjanji kepada Aburizal akan fokus sebagai Ketua DPR dan tak akan maju sebagai Ketua Umum Golkar.

"Dia (berjanji) tidak akan maju. Dia diharapkan konsisten dengan pernyataannya, konsen menjalankan tugas pokok DPR. Berikan kesempatan kepada yang lain agar fokus," ucap Ketua DPD Sulawesi Tenggara ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com