Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada "Selebtweet", Jokowi Bersikeras Lanjutkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kompas.com - 02/02/2016, 17:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memastikan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dilanjutkan sampai selesai. Hal itu ia katakan saat bertemu sejumlah pegiat media sosial atau selebtweet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

"Beliau bersikeras (melanjutkan proyek kereta cepat) karena percaya masa depan bukan di kendaraan pribadi, jadi mesti tingkatkan transportasi umum," kata komposer musik sekaligus pegiat media sosial (medsos), Addie MS, seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.

Addie menuturkan, transportasi umum dipilih Jokowi untuk mengatasi problem klasik bernama kemacetan lalu lintas. Berdasarkan data Presiden Jokowi, kata Addie, negara menelan kerugian sampai Rp 42 triliun setiap tahun hanya karena kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta.

"Kita bisa bangkrut kalau tidak berbuat sesuatu, belum apa-apa sudah ditakut-takuti banjir, gempa," ucap Addie.

(Baca: Sebenarnya Ini Jaminan yang Diminta dalam Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung)

Di lokasi yang sama, pemilik akun Twitter @kurawa, Rudi Valinka, memberikan dukungan kepada Jokowi untuk menuntaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Rudi, kritik terhadap proyek kereta cepat seharusnya sudah dapat diprediksi sebelumnya.

Rudi tidak sependapat jika kereta cepat Jakarta-Bandung dianggap terlalu mahal karena dibandingkan dengan proyek serupa di Iran. Pasalnya, struktur lahan di Iran berbeda dengan kondisi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Perbandingannya tidak apple to apple. Di Iran per kilometernya lebih murah karena padang pasir, lurus. Dari Jakarta ke Bandung banyak bukit, jembatan, tembus tanah," ucap Rudi.

(Baca: Kereta Cepat di Indonesia Lebih Mahal dari Iran, Ini Penjelasan Menteri Rini)

Rudi menilai, dalam posisi ini, keberanian pemerintah untuk memulai memang diperlukan. Contoh yang dia gunakan adalah saat pemerintah memulai pembangunan MRT di Jakarta, meski awalnya sempat menuai banyak kritik.

"Kalau tidak punya keberanian memulai, itu yang susah," ungkapnya.

Rudi yakin, lintasan kereta cepat akan ditambah sampai Surabaya jika proyek Jakarta-Bandung terbukti sukses. Proyek itu dianggap akan terealisasi karena banyak investor yang tertarik sehingga negara tidak terbebani dalam pembiayaan.

"Pasti nanti dikritik lagi, kenapa selalu di (Pulau) Jawa. Ini karena memang investor hanya berani di Jawa, di tempat lain dianggap tidak visible," ungkap Rudi.

#StopKeretaCepat

Sementara itu, di Twitter, sejumlah pemilik akun menyuarakan protesnya akan proyek kereta cepat. Dengan menggunakan tanda pagar (tagar) #StopKeretaCepat, mereka menuliskan alasan-alasan mengapa megaproyek itu perlu dihentikan.

Mereka pun turut me-retweet sejumlah pemberitaan dan pendapat tokoh yang menolak proyek kerja sama BUMN Indonesia dengan BUMN China tersebut. Tagar ini sempat masuk dalam trending topic pada Selasa sore ini.

(Baca: Fahri Hamzah: Jangan Sampai Kereta Cepat Jadi "Jokowi's New Toy")

"Tolong presiden @jokowi hentikan proyek kereta cepat JKT-BDG karena jaraknya trlalu pendek dan tidak efisien anggaran #StopKeretaCepat," tulis pengguna akun @SulthanAldivano.

"Pikirkan lagi masak masak. lagian JKT - BDG Deket. Toh angkutan umum & travel juga masih banyak! #StopKeretaCepat," tulis pengguna akun @kireyyunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com