Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sutiyoso Nilai Banyu Biru Tidak Cocok untuk Tugas Intelijen

Kompas.com - 01/02/2016, 15:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Sutiyoso mengatakan bahwa evaluasi akan dilakukan terhadap pengangkatan Banyu Biru sebagai anggota Bidang Politik Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK).

Evaluasi dilakukan setelah Banyu mengunggah surat keputusan (SK) pengangkatannya melalui media sosial.

"Yang menunjuk ya saya, tetapi bisa saja keliru kan. Karena itu, semua dievaluasi," kata Sutiyoso, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/2/2016).

Sutiyoso menuturkan, semua personel BIN pasti akan dievaluasi, baik struktural maupun non-struktural.

Menurut Sutiyoso, tindakan Banyu, yakni mengunggah SK pengangkatannya, merupakan bukti bahwa yang bersangkutan tidak cocok bertugas sebagai intelijen.

"Ini masukan yang bagus. Kita jadi cepat tahu bahwa orang ini tidak cocok dengan tugas-tugas di intelijen," ujar Sutiyoso.

Sutiyoso menuturkan, menurut perannya, Banyu akan memberikan analisis untuk keperluan BIN bersama tim di dalam DISK.

Saat ditanya mengenai sanksi yang akan diberikan kepada Banyu, Sutiyoso hanya memberikan jawaban singkat.

"Kalau kami evaluasi nanti, lihat saja keputusannya. Kalian bisa tahu kira-kira keputusan saya apa kan," ucap Sutiyoso.

Beberapa hari terakhir, keberadaan DISK sempat menjadi topik yang ramai dibicarakan di media sosial.

Hal itu menyusul kemunculan SK Kepala BIN Nomor Kep 311/XII/2015 tentang pengangkatan DISK BIN.

SK tertanggal 31 Desember 2015 itu diunggah Ketua Umum Komunitas Banteng Muda, Banyu Biru, yang diangkat sebagai anggota Bidang Politik di akun media sosialnya.

Di dalam SK yang ditandatangani oleh Sutiyoso dan Kepala Biro Kepegawaian BIN Suharyanto tersebut tertera bahwa Banyu Biru akan bertugas selama setahun terhitung sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2016.

Mengenai hal itu, sumber tersebut menekankan bahwa segala keputusan dan dokumen yang dikeluarkan BIN diklasifikasikan sebagai rahasia negara.

Siapa pun pihak yang menerima dokumen tersebut tidak diperkenankan untuk membongkarnya ke media sosial.

"Nanti akan dipanggil Sestama (Sekretaris Utama) BIN. Akan dievaluasi mengenai hal tersebut," kata dia. (Baca: Unggah SK di Medsos, Anggota DISK BIN Akan Dievaluasi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com