Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Din Syamsuddin: Islam Hormati Hak-hak Kelompok Minoritas

Kompas.com - 28/01/2016, 18:26 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menegaskan bahwa Islam sangat menghormati hak-hak kelompok minoritas agama lain yang tinggal di negeri mayoritas Islam.

Din juga mengharapkan agar negara-negara dengan mayoritas agama lain memberikan penghormatan dan pelayanan yang sama kepada umat Muslim sebagai minoritas di negara tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Din melalui keterangan pers atas kunjungannya pada Conference on Rights of Religious Minorities in Predominantly Muslim Countries di Marrakesh, Maroko, 25-27 Januari 2016.

Konferensi tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Maroko dan Forum Promosi Perdamaian di Masyarakat Muslim pimpinan Syeikh Abdullah bin Bayah dan diikuti 300-an peserta ulama, cendekiawan Muslim, serta sejumlah tokoh non-Muslim dari berbagai negara dunia. Dari Indonesia, Din hadir bersama Amany Lubis dari Majelis Alimat Islam Sedunia.

Din menyatakan bahwa Piagam Madinah yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW mengangkat dua subtansi utama, yakni hak terkait harkat manusia sebagai manusia dan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Hak-hak itu kemudian diturunkan dalam hak-hak derivatif yang bersifat umum, termasuk hak mendapatkan perlakuan yang baik (muamalah hasanah).

Mantan Ketua Umum MUI itu menjelaskan bahwa sejak lahir Indonesia dengan mayoritas penduduk beragama Islam telah menerapkan prinsip tersebut. Prinsip ini juga menjadi bagian penting dalam konstitusi, sebagaimana tertera pada Pasal 29 UUD 1945.

Din yang menjabat Co-President of World Conference of Religions for Peace menyatakan, prinsip kemanusiaan Piagam Madinah perlu diintegrasikan ke dalam konstitusi atau produk-produk hukum negara-negara Islam. Ia juga mendorong agar prinsip itu diperjuangkan menjadi dokumen internasional.

Dia juga menekankan perlunya hak-hak minoritas Muslim di negara-negara mayoritas agama lain juga harus mendapat penghormatan dan pelayanan yang sama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Profil Haerul Amri, Legislator Fraksi Nasdem yang Meninggal Ketika Kunker di Palembang

Nasional
Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Demokrat Minta Golkar, Gerindra, PAN Sepakati Usung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim 2024

Nasional
SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

SYL Beli Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta Pakai Uang Hasil Memeras Anak Buah

Nasional
Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Anggota Komisi X DPR Haerul Amri Meninggal Saat Kunjungan Kerja

Nasional
Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Polri Desak Kepolisian Thailand Serahkan Fredy Pratama ke Indonesia Jika Tertangkap

Nasional
Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Jokowi Sebut 3 Hal yang Ditakuti Dunia, Wamenkeu Beri Penjelasan

Nasional
Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com