Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Membaik

Kompas.com - 27/01/2016, 15:05 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Transparency International (TI) mengumumkan adanya perbaikan indeks persepsi korupsi (Corruption Perception Index) Indonesia untuk tahun 2015.

Menurut laporan TI, Indonesia mengalami kenaikan peringkat di antara negara-negara dengan tingkat korupsi yang tinggi.

"CPI adalah benchmark, apakah upaya pemberantasan korupsi pemerintah berhasil atau tidak," ujar Ketua TI Indonesia Natalia Soebagjo, dalam konferensi pers TI di Jakarta, Rabu (27/1/2016).

Berdasarkan temuan TI, skor CPI Indonesia untuk 2015 mencapai 36. Jumlah tersebut meningkat dua poin dibanding skor CPI 2014 yaitu 34.

Dengan kenaikan skor tersebut, peringkat korupsi Indonesia turun dari peringkat 107 ke peringkat 88, dari 168 negara.

Direktur Program TI Ilham Saenong mengatakan, capaian CPI Indonesia yang membaik dipengaruhi adanya akuntabilitas publik yang meningkat.

Selain itu, efektivitas pencegahan korupsi, seperti strategi antikorupsi berjalan cukup efektif. Hasil tersebut juga membuktikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih merupakan lembaga sentral yang memengaruhi indeks persepsi korupsi.

Meski demikian, menurut Ilham, capaian perbaikan CPI Indonesia diperlambat dengan masih adanya korupsi di sektor penegakan hukum dan politik.

Praktik suap di lembaga hukum dinilai masih marak terjadi.

"Tanpa kepastian hukum dan adanya penyalahgunaan wewenang politik, kepercayaan publik terhadap pemerintah akan turun. Iklim usaha dan kesejahteraan warga juga akan memburuk," kata Ilham.

CPI adalah indeks gabungan yg mengacu pada 13 sumber data, seperti World Economic Forum 2015 dan Bertelsman Fundation Index.

CPI menggambarkan persepsi korupsi atas penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi, yang mencakup sektor publik, administrasi pemerintahan dan politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com