Ramai-ramai Dukung Jokowi, Ramai-ramai Jadi Pejabat

Jokowi dulu sempat menyatakan tidak akan bagi-bagi kursi. Namun, dalam politik, rupanya Jokowi juga harus kompromistis terhadap berbagai pihak yang telah mendukungnya.

"Ini semacam barter politik," ujar analis Poltracking Institute, Agung Baskoro, saat dihubungi Kompas.com.

Dari deretan pendukung Jokowi, nama pertama yang mencuat adalah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Soetrisno Bachir. Soetrisno dipercaya Jokowi menjadi Ketua KEIN.

Pria yang akrab disapa "Tris" itu mengungkapkan, penunjukan dirinya dilakukan secara profesional dan tak ada kaitannya dengan sikap PAN yang menyatakan dukungan pada pemerintah.

Namun, peran Soetrisno selama pilpres tidak bisa dilupakan. Dialah tokoh PAN yang membelot dari sikap resmi partai itu mendukung Prabowo-Hatta. (Baca: Jabat Ketua KEIN, Soetrisno Bachir Merasa Tak Wakili PAN)

Nama Soetrisno bahkan tercantum dalam tim sukses resmi Jokowi-JK yang terdaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai tim pengarah bersama Puan Maharani, Luhut Binsar Pandjaitan, Hasyim Muzadi, dan Pramono Anung.

Nama-nama lainnya kini telah menduduki posisi-posisi penting di pemerintahan.

"Ini hitungannya DP (untuk PAN). Nanti akan lunas saat reshuffle. Setidaknya, ini bisa memenuhi hasrat PAN ingin 'membantu' pemerintah secara substantif menjaga stabilitas politik," katanya.

Bagi pemerintah, ungkap Agung, keberadaan PAN akan menambah soliditas dan menekan potensi kegaduhan akibat perbedaan cara pandang di parlemen. (Baca: Johan Budi: Pembentukan KEIN Tidak Bermuatan Politik)

"Peran PAN cukup strategis memperlebar kekuatan KIH di parlemen. Sehingga, ke depan kegaduhan dari eksternal bisa dihindari sebagaimana sering terjadi pada tahun 2015," imbuh dia.

Di jajaran KEIN, ada pula nama-nama lain yang juga memiliki kedekatan dengan Jokowi, seperti Arif Budimanta (PDI-P) dan Hendri Saparini (ekonom UGM). Keduanya aktif memberikan masukan kepada tim transisi yang saat itu menyiapkan sejumlah program Jokowi.

Tak hanya KEIN

Sepanjang 2015, Jokowi juga kerap melakukan penunjukan yang kontroversial. Salah satunya yang terkait dengan relawan hingga politisi dari partai pendukung Jokowi.

Hal tersebut terlihat dari penunjukan komisaris BUMN, penunjukan Dewan Pertimbangan Presiden, hingga pemilihan duta besar. (Baca: 16 Politisi dan Relawan Jokowi Jadi Komisaris, Bahaya Menanti BUMN)