Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Pengungsi Gafatar Dikhawatirkan Tak Punya Harta Benda Lagi

Kompas.com - 23/01/2016, 18:04 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, Kompas.com - Selain tidak efektif, langkah pemerintah mengembalikan eks anggota Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) dari Mempawah ke kampung halaman mereka, Kalimantan Barat dinilai menimbulkan persoalan baru.

Ketua Komnas HAM Nur Kholis berpendapat, pemulangan terhadap eks anggota Gerakan Fajar Nusantara akan menimbulkan persoalan ekonomi bila tidak ada perhatian penuh dari pemerintah.

Nur Kholis mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi ada eks anggota Gafatar yang sudah menjual seluruh aset atau harta benda miliknya.

Apabila dikembalikan ke kampung asal, maka dikhawatirkan mereka tidak memiliki mata pencaharian lagi.

"Kan tidak semua punya keluarga dan aset lagi di daerah asalnya. Saya tidak yakin pemerintah bisa menangani. Harusnya Pemerintah melakukan penjagaan karena mereka sudah punya aset di kalimantan. Inilah bentuk perlindungan atas hak-hak ekonomi seseorang," ujar Nur Kholis dalam diskusi "Astaga Gafatar" di kawasan Menteng, Jakarta, Sabtu (23/1/2016).

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Soedarmo mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pendataan aset yang dimiliki oleh pengungsi Gafatar selama berada di Kalimantan Barat.

Pendataan ini, menurutnya, merupakan langkah jangka panjang dari Kemendagri untuk melindungi hak-hak pengungsi yang telah mereka miliki.

"Kita akan memikirkan langkah jangka panjangnya. Pendataan aset ini agar mereka tidak kehilangan hak mereka setibanya di daerah asal masing-masing. Misalnya mereka punya tanah di Kalimantan. Akan ada koordinasi dengan Pemda bagaimana mengaturnya. Kami akan lindungi itu," ujar Soedarmo.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com