Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Strategi Pemerintah Cegah Penyebaran Paham Radikal di Lapas

Kompas.com - 21/01/2016, 21:15 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah tengah mengkaji cara mencegah menyebarnya paham radikal di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas).

Jika wacana sebelumnya adalah pembentukan lapas khusus teroris, kali ini usulnya berganti menjadi penyediaan blok khusus di dalam lapas untuk narapidana terorisme.

"Disebar di beberapa tempat, tetapi bloknya sangat khusus, dijaga dengan sangat khusus, super-maksimum sekuriti," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (21/1/2016).

Menurut Yasonna, opsi ini dianggap lebih baik ketimbang menyediakan lapas khusus terorisme.

Sebab, lapas khusus terorisme dikhawatirkan membuat praktik radikalisasi dan baiat semakin bebas.

Terkait usulan menyediakan blok khusus napi terorisme, kata Yasonna, itu akan disediakan di beberapa lapas.

Sampai saat ini, belum ditentukan lapas mana saja yang akan menyediakan blok khusus napi teroris.

Namun, ke depan, kata Yasonna, penghuni blok khusus teroris itu akan dipindahkan ke lapas lain yang memiliki blok khusus teroris.

Pemindahan dilakukan secara berkala agar napi teroris tidak memiliki waktu untuk membangun jaringan di dalam lapas.

Saat ini, Yasonna telah memerintahkan jajarannya untuk memetakan lapas yang bisa menyediakan blok khusus napi terorisme.

Kajian juga meliputi anggaran yang diperlukan untuk melengkapi blok khusus itu dengan sistem pengamanan superketat.

"Digabung di satu tempat (blok khusus) dan tidak boleh digabung dengan napi lain, kecuali yang simpatisan," ucap Yasonna.

Di lokasi yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Saud Usman mengatakan bahwa saat ini tercatat ada 215 napi terorisme di 47 lapas di 13 provinsi.

Semua napi ini diawasi terus agar tidak menyebarkan atau terpengaruh paham radikal. Saud mendukung rencana menyediakan blok khusus napi terorisme di sejumlah lapas.

Menurut Saud, cara ini bisa mencegah penyebaran paham radikal atau proses baiat di dalam lapas.

"Jangan sampai yang tak radikal malah jadi terbaiat. Kalau bisa, ya itu sangat ideal," tutur Saud.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com