Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Tolak Munas Rekonsiliasi Digelar Pengurus Riau

Kompas.com - 21/01/2016, 08:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol Agung Laksono menolak jika Musyawarah Nasional rekonsiliasi digelar oleh Partai Golkar hasil Munas Riau 2009.

Wacana digelarnya Munas melalui kepengurusan Riau ini sebelumnya disampaikan oleh Ketua Tim Transisi penyelesaian konflik Golkar Jusuf Kalla.

"Tidak, tidak begitu. Sekarang kan sudah ada Tim Transisi, tim itu lah yang ditugaskan Mahkamah Partai Golkar untuk menyelenggarakan Munas. Jangan membuat interpretasi sendiri sendiri," kata Agung kepada Kompas.com, Kamis (21/1/2016).

Agung mengatakan, Tim Transisi harus membentuk suatu kepanitiaan baru yang dipercaya untuk menggelar Munas rekonsiliasi.

Tim Transisi tak bisa langsung menunjuk kepengurusan Riau sebagai penyelenggara.

"Itu namanya tak ada semangat rekonsiliasi kalau hanya sebelah saja. Sekarang harus melibatkan semua elemen dan pihak terkait," ujar Agung. 

Meski dalam kepengurusan Riau dia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, menurut Agung, saat ini tidak ada kepengurusan Golkar yang diakui legalitasnya oleh Menkumham.

Oleh karena itu, wacana agar kepengurusan Riau yang menggelar Munas Rekonsiliasi tidak tepat.

"Nanti akan dibentuk panitia penyelenggara, tak ada lagi kubu-kubuan," kata dia.

Lagi pula, lanjut Agung, sejauh ini Tim Transisi belum pernah mengadakan pertemuan atau pembicaraan apa pun terkait pelaksanaan Munas.

Dia berharap seluruh tim bisa duduk bersama terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan.

"Saya sebagai anggota tim transisi juga masih menunggu. Nanti akan ada rapat untuk pelaksanaan Munas," kata Agung.

Sebelumnya, Jusuf Kalla mengatakan, pihaknya menolak jika Musyawarah Nasional Partai Golkar hanya dimonopoli oleh Partai Golkar hasil Munas Bali pimpinan Aburizal Bakrie.

"Tidak, tidak (Aburizal Bakrie), tetapi Riau (hasil Munas Riau). Di Riau, kan, selain ada Aburizal, juga ada Agung (Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Riau). Jadi, Agung juga harus ikut (kepanitian munas)," ujar Kalla kepada pers, saat ditanya apakah panitia Munas Golkar akan didominasi kubu Aburizal, Rabu (20/1) petang.

Menurut Kalla, kepanitiaan Munas Partai Golkar juga tidak dilakukan oleh Tim Transisi.

"Tentunya juga yang menyelenggarakan munas adalah Golkar hasil Munas Riau. Itu lebih tepat," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Sholat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Sholat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet di Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Ke Ribuan Perwira Siswa, Sekjen Kemenhan Bahas Rekonsiliasi dan Tampilkan Foto Prabowo-Gibran

Nasional
Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com