Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Pembentukan KEIN Tidak Bermuatan Politik

Kompas.com - 20/01/2016, 14:12 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP membantah jika Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) disebut dibentuk oleh Presiden Joko Widodo karena alasan politik.

Menurut Johan, lembaga itu dibentuk untuk menunjang keperluan Presiden yang ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

"Saya kira penunjukkannya profesional, tidak ada kaitannya dengan politik," kata Johan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (20/1/2016).

Johan menuturkan, penunjukkan pimpinan dan anggota KEIN dilakukan oleh Presiden Jokowi. (baca: Jokowi Pilih Soetrisno Bachir Pimpin KEIN, Ini Daftar Pengurusnya)

Ketua KEIN dijabat oleh politisi PAN Soetrisno Bachir, Wakil Ketua KEIN dijabat politisi PDI-P Arif Budimanta. Anggota KEIN diketahui sebagai relawan Jokowi saat pilpres 2014, salah satunya adalah Hendri Saparini.

"Peran KEIN ini sangat strategis, melakukan kajian (ekonomi), dan soal bagaimana proses industrialisasi itu harus bisa mengerem angka kemiskinan," kata Johan.

Pelantikan pengurus KEIN dilakukan di Istana Negara oleh Presiden Jokowi, Rabu pagi. Pelantikan disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pimpinan sejumlah lembaga negara, dan menteri Kabinet Kerja.

Seusai pelantikan, Soetrisno menyatakan bahwa penunjukkannya sebagai Ketua KEIN tidak berkaitan dengan dukungan PAN kepada pemerintah. (baca: Jabat Ketua KEIN, Soetrisno Bachir Merasa Tak Wakili PAN)

Ia juga berjanji akan mundur dari posisi Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional untuk menunjukkan komitmennya memimpin KEIN.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Pembangunan Tol MBZ yang Dikorupsi Menyimpan Persoalan, Beton di Bawah Standar, dan Lelang Sudah Diatur

Nasional
Kasus 'Ilegal Fishing' 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Kasus "Ilegal Fishing" 91.246 Ekor Benih Lobster di Jabar Rugikan Negara Rp 19,2 M

Nasional
Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Menlu Retno: Ada Upaya Sistematis untuk Terus Hambat Bantuan Kemanusiaan ke Gaza

Nasional
Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang akibat Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com