Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Minta Ruang Anggota PKS Dikunci, Penyidik KPK Sempat Tak Bisa Masuk

Kompas.com - 15/01/2016, 14:59 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tak bisa masuk untuk melakukan penggeledahan di ruangan anggota Komisi V DPR asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Yudi Widiana.

Sejumlah penyidik KPK mendatangi Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (15/1/2016), untuk melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap yang menjerat anggota Komisi V asal Fraksi PDI Perjuangan, Damayanti Wisnu Putranti. 

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menginstruksikan staf Fraksi PKS agar tidak memberikan kunci ruangan tersebut kepada penyidik KPK.

"Pak Fahri minta ruangan tetap dikunci. (Penggeledahan) ini kan enggak ada izinnya" kata salah satu staf Fraksi PKS kepada Kompas.com, Jumat.

Fahri sebelumnya sempat berdebat cukup keras dengan penyidik KPK bernama HN Christian mengenai penggeledahan ini.

Fahri mempermasalahkan KPK yang turut membawa petugas brimob bersenjata laras panjang. Namun, penyidik KPK bersikeras, tak ada prosedur yang dilanggar dan tetap akan melakukan penggeledahan.

Fahri dan Nasir Djamil akhirnya menyerah dan meninggalkan lantai 3 Gedung Nusantara II, tempat penggeledahan dilakukan.

Namun, setelah itu, perdebatan kembali terjadi antara penyidik dan staf Fraksi PKS karena penyidik tak diberi kunci.

"Kami minta kuncinya dibawa ke sini. Kalau tidak, kami akan buka paksa," ujar Christian kepada salah satu staf Fraksi PKS.

Setelah berdebat selama beberapa menit, akhirnya staf Fraksi PKS pun memutuskan untuk memberikan kunci ruang Yudi.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK sempat tertahan selama sekitar 20 menit akibat protes yang dilakukan Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com