"Kasus Budi Gunawan Melucuti Citra Jokowi dalam Pemberantasan Korupsi"

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menilai, Joko Widodo dipilih rakyat sebagai Presiden karena dianggap berkomitmen penuh pada pemberantasan korupsi.

Namun, citranya tersebut terkikis akibat munculnya kisruh pascapenetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Indikatornya belum hilang dari kasus lama terkait BG. Itulah kasus yang melucuti citra Jokowi yang dianggap sebagai 'champion' dalam pemberantasan korupsi," ujar Burhan dalam diskusi di Kantor SMRC, Jakarta, Selasa (12/1/2016).

Burhan mengatakan, sejak itu, ekspektasi pendukung Jokowi terhadap komitmen antikorupsi memudar. (baca: Cerita Johan Kerja Perdana di Istana, Disalami Budi Gunawan hingga Tolak Jemput Istri)

Oleh karena itu, kata Burhan, Jokowi harus mengembalikan kredibilitasnya dengan menolak keras revisi UU KPK yang diinisiasi DPR. (baca: Cerita Jokowi Lawan Megawati dan Budi Gunawan)

"Pintu masuknya revisi UU KPK untuk menunjukan bahwa dia tidak berubah dari komitmen awal," kata Burhan.

Burhan menambahkan, ada satu momentum lagi yang akan mempertaruhkan citra Jokowi untuk memberantas korupsi.

Pertengahan tahun 2016, Kepala Polri Jenderal Pol Badrodin Haiti akan pensiun. Wakil Kepala Polri Komjen Budi Gunawan digadang-gadang akan masuk menggantikan posisi Badrodin. (baca: Jokowi Diminta Tidak Usulkan Budi Gunawan sebagai Pengganti Badrodin)

"Kan desakan dari PDI-P untuk memunculkan barang lama ini muncul lagi. Kalau dia (Jokowi) nurut plot yang digadang kemarin berarti benar Presiden boneka," kata Burhan.

Kasus Budi Gunawan dihentikan setelah KPK melimpahkan perkara ke Kejaksaan Agung. Setelah menerima perkara, Kejaksaan Agung kembali melimpahkan ke Polri.

Bareskrim Polri kemudian tidak melanjutkan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti. (baca: Polri Tak Akan Gelar Perkara Bersama Kasus BG, KPK Didesak Ambil Alih)