Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Menteri Yuddy Transparan, JK Heran Rapor Kemenpan-RB Diributkan

Kompas.com - 06/01/2016, 18:07 WIB
Yoga Sukmana

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla heran hasil evaluasi akuntabilitas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) diributkan.

Menurut dia, langkah Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mempublikasikan rapor tersebut adalah suatu bentuk transparansi pemerintah.

"Pemerintah tidak transparan, pengamat juga kritik. (Ketika pemerintah) transparan, dikritik juga. Gimana ini? Pilih mana? transparan atau tertutup?" ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Padahal, lanjut dia, rapor kementerian dan lembaga dari Kemenpan-RB itu sudah ada sejak pertengahan Desember 2015. Bahkan, sudah dilaporkan secara terbuka kepada JK di Istana Wakil Presiden. (baca: Menteri Yuddy Merasa Berhak Memberi Rapor ke Kementerian)

"Itu sebenarnya, sudah sebulan lalu. Enggak tahu kenapa tiba-tiba muncul. Itukan dulu angka itu kan, Anda (media) hadir kan, tanggal 15 Desember kalau enggak salah. Jadi bukan hal yang baru dan itu resmi," kata Kalla.

Menurut Kalla, rapor tersebut tidak menimbulkan kegaduhan. Hanya, ucap dia, pemberitaan di media baru mencuat saat ini. Namun, Kalla menganggap hal itu sebagai informasi kepada masyakarat luas.

Untuk diketahui, di lima teratas rapor Kemenpan RB ditempati Kementerian Keuangan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Sementara, di posisi lima terbawah diduduki oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komnas HAM, Perpustakaan Nasional dan Kejaksaan Agung. (baca: Istana: Presiden Tak Pernah Perintahkan Menteri Yuddy Buka Hasil Evaluasi Menteri)

Sejumlah pihak mengkritik langkah Yuddy merilis evaluasi akuntabilitas kementerian dan lembaga.

Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, misalnya, menilai apa yang dilakukan Yuddy berpotensi membuat gaduh iklim perpolitikan. (baca: Bingung dengan Rapor Menteri Yuddy)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang tiga menterinya mendapat penilaian buruk juga bersuara. Sekretaris Fraksi PKB Jazilul Fawaid menilai, Menteri Yuddy menimbulkan kegaduhan.

Partai Nasional Demokrat (Nasdem) tak mau ketinggalan. Wakil Ketua Fraksi Nasdem, Irma Suryani balik mengeritik Yuddy. Menurut dia, justru kinerja Yuddy lah yang jeblok saat ini

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com