Agung Laksono Minta Pergantian Ketua DPR Ditunda sampai Munas Golkar Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, meminta agar Fraksi Partai Golkar menunda pergantian ketua DPR hingga Musyawarah Nasional (Munas) Golkar digelar.

Agung berharap, Munas Golkar itu bisa diselenggarakan pada Februari 2016.

Menurut Agung, Partai Golkar belum memiliki kepengurusan sah sehingga pemilihan ketua DPR dianggap belum memiliki dasar hukum yang kuat.

"Situasi sekarang, terjadi kekosongan. Maka dari itu, usulan calon ketua DPR dari Golkar, ini ditunda dulu karena legal standing bermasalah," ujar Agung dalam konferensi pers di kediamannya di kawasan Jakarta Timur, Selasa (5/1/2016).

"Untuk anggota Dewan, agar tidak melakukan langkah keliru," kata dia. 

Menurut Agung, penundaan pergantian pengisi jabatan ketua DPR untuk menghindari adanya putusan yang rawan gugatan pada kemudian hari.

Ia khawatir, sengketa yang belum selesai di internal Golkar justru semakin menambah masalah bagi partai.

Menurut Agung, lebih baik jika pergantian DPR dilakukan setelah Partai Golkar memiliki satu kepengurusan yang sah dan diakui oleh pemerintah.

"Kami berpandangan, paling lambat munas digelar pada Februari 2016 agar partai dapat segera melakukan aktivitas agregasi dan rekrutmen politik," kata Agung.