Nilai Pemerintah Lemah, Muhammadiyah Dorong Jokowi Lakukan "Reshuffle"

Menurut dia, kinerja pemerintah sepanjang 2015 belum optimal.

"Sudah saatnya Presiden melakukan reshuffle kabinet dengan memilih menteri yang benar-benar profesional, loyal, berintegritas tinggi, serta mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan kroni," kata Haedar, di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Rabu (30/12/2015).

Haedar menegaskan, Muhammadiyah mendorong Presiden melakukan reshuffle dengan beberapa alasan.

Ia membantah jika dorongan Muhammadiyah ini dikaitkan dengan partai politik tertentu.

Haedar menyebutkan, beberapa indikator yang membuat Presiden harus melakukan reshuflle adalah karena besarnya kesenjangan ekonomi, belum konsistennya penegakan supremasi hukum, pemberantasan korupsi yang terindikasi dilemahkan, serta lainnya.

Selain itu, kata Haedar, posisi pemerintah tahun ini juga nampak lemah khususnya saat berhadapan dengan parlemen.

Haedar menilai, lemahnya pemerintah disebabkan oleh menteri yang tidak profesional, tidak loyal kepada Presiden serta Wakil Presiden, dan di saat bersamaan tidak nampak mengutamakan kepentingan masyarakat.

"Soal nama dan menteri apa yang harus direshuffle, Presiden pasti tahu. Jika memang mau reshuffle kabinet, mudah-mudahan ini yang terakhir karena kalau terlalu sering juga tidak efektif," papar dia.