Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: KPK Harus Punya Semangat Baru Memberantas Korupsi

Kompas.com - 29/12/2015, 11:06 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo berharap peresmian gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi penyemangat dan momentum untuk meningkatkan agenda pemberantasan korupsi.

Pada hari ini, Selasa (29/12/2015), Jokowi meresmikan gedung baru KPK.

"Menjelang tahun baru, KPK bukan hanya memiliki pimpinan yang baru, namun juga segera menempati gedung yang baru. Saya harap, momentum ini bisa membawa semangat baru pemberantasan korupsi di Tanah Air," kata Jokowi, saat peresmian.

"Semangat baru yang tidak pernah padam. Semangat baru inilah yang bisa menggerakkan kita semua untuk melawan korupsi," sambung Jokowi.

Jokowi melanjutkan, semangat baru tersebut juga harus ditopang oleh kapasitas kelembagaan, kompetensi, dan sumber daya manusia yang kuat.

Ia mengingatkan bahwa tantangan yang dihadapi KPK ke depan akan semakin berat karena kompleksitas tindak pidana korupsi dan besarnya harapan masyarakat pada keberhasila pemberantasan korupsi.

"Semua tantangan itu bisa dihadapi dengan memperkuat kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM serta dibarengi dengan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya," ujar Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, ia memahami selama ini negara belum memberikan fasilitas yang representatif untuk KPK.

Oleh karena itu, fasilitas gedung baru KPK diberikan untuk menguatkan kinerja pemberantasan korupsi.

"Gedung dan fasilitas baru memang bukan hal yang terpenting. Tetapi yang psti gedung baru dengan fasilitasnya bisa menunjang kinerja KPK," kata Jokowi.

Pada kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan kembali komitmen pemerintah dalam mendukung KPK memberantas korupsi.

Ia mendorong agar KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung dapat bersinergi mengatasi kejahatan luar biasa tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nurul Ghufron Beri Sinyal Kembali Ikut Seleksi Capim KPK 2024-2029

Nasional
Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com