Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perangi Radikalisme, Kemenhan Rancang Program Bela Negara untuk Mahasiswa

Kompas.com - 19/12/2015, 20:29 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan mulai merancang program bela negara untuk mahasiswa yang menempuh pendidikan di berbagai perguruan tinggi. Program bela negara ini dibutuhkan guna menangkal radikalisme dan membangun semangat nasionalisme pada generasi muda sejak usia dini.

"Cinta tanah air dan kebanggaan menjadi rakyat Indonesia tidak bisa ditawar lagi. Kita akan mendiskusikan dengan Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi termasuk Menteri Pendidikan soal konsep dan kurikulum program Bela Negara tersebut," kata Menteri Pertahanan Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (19/12/2015).

Ryamizard mengatakan, tantangan bangsa ke depan adalah melindungi generasi muda dari aliran keagamaan sempalan yang memiliki sejarah kekerasan. Aliran itu biasanya mendorong radikalisme, mudah mengkafirkan, dan tidak bisa menerima perbedaan keyakinan.

"Serta biasanya menjauhkan semangat nasionalisme dan patriotisme," ujar dia.

Menhan mengaku prihatin jika ada anak bangsa dapat terbujuk rayu bergabung dengan organisasi radikal seperti ISIS untuk berperang di negara lain. Setelah pulang, kata dia, mereka justru membawa bibit kekerasan dan menularkannya kepada yang lain.

"Negara harus memastikan 'Merah Putih' harus ada di sanubari para Generasi Muda sejak dini," ucap Ryamizard.

Ryamizard berharap Polri dan Kemenkumham bertindak tegas terhadap ratusan WNI yang nyata-nyata terpantau pulang dari perang Suriah karena bergabung ISIS.

Aparat tidak cukup hanya memantau aktvitas mereka, tapi harus ada langkah tegas. Langkah tegas itu sebagai peringatan pada siapapun warga Indonesia, bahwa tindakan itu tidak dibenarkan dan dapat berkembang jadi ancaman makar terhadap NKRI yang berbahaya bila dibiarkan.

"Pembiaran Negara adalah pembenaran yang akan dibaca oleh publik. Kita punya tanggung jawab sejarah terhadap darah para pahlawan yang tumpah untuk menegakkan NKRI," ucap dia.

Ryamizard juga menekankan, Presiden Jokowi sudah mengarahkan agar melihat ISIS sebagai ancaman nyata.

Indonesia juga, tambah dia, punya cara sendiri menghadapi ISIS tanpa harus ikut bergabung dalam koalisi yang dipimpin Arab Saudi.

"Semangatnya, kita sejalan menghadang ISIS. Kementerian Pertahanan dan TNI siap mendukung dan mem-backup Polri dan bekerja sama menangkal itu semua," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com