Bupati Musi Banyuasin dan Istrinya Mangkir dari Pemeriksaan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Bupati Musi Banyuasin Pahri Azhari dan istrinya, Lucianty, sedianya diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka.

Namun, menurut pimpinan sementara KPK Johan Budi, keduanya tidak memenihi panggilan KPK tanpa keterangan.

"Sebenarnya hari ini kami juga memanggil PA dan L. Tapi tadi dapat laporan dari penyidik, yang bersangkutan tidak dapat hadir," ujar Johan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (15/12/2015).

Johan mengatakan, KPK akan menjadwal ulang pemeriksaan Pahri dan Lucianty. Namun, Johan belum memastikan kapan keduanya akan dipanggil lagi.

Hari ini, KPK juga memeriksa empat pimpinan DPRD Muba, yaitu Ketua DPRD Muba Riamon Iskandar, serta tiga wakil DPRD Muba, yakni Darwin AH, Islan Hanura, dan Aidil Fitri.

Seusai diperiksa selama tujuh jam, empat tersangka langsung ditahan KPK di rumah tahanan Pomdam Jaya Guntur cabang KPK.

Dalam kasus ini, sejumlah anggota DPRD Muba diduga menerima suap dari Bupati Muba Pahri Azhari terkait persetujuan LKPJ Kepala Daerah Musi Banyuasin tahun anggaran 2014 dan pengesahan APBD Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2015.

Pengembangan kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada 19 Juni 2015.

Dari hasil tangkap tangan, KPK menetapkan empat tersangka, yaitu Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Muba Syamsudin Fei, anggota DPRD Muba Fraksi PDI Perjuangan Bambang Karyanto, anggota DPRD Muba Fraksi Partai Gerindra Adam Munandar, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Muba Faisyar.

Dalam proses tangkap tangan di Muba, KPK menyita barang bukti senilai kurang lebih Rp 2,56 miliar. Nilai suap dalam kasus ini diduga lebih dari Rp 2,56 miliar.

KPK menduga, uang Rp 2,56 miliar itu bukan pemberian yang pertama.