Dalam Cengkeraman Borjuasi

Oleh: Boni Hargens

JAKARTA, KOMPAS - Aksi gebrak meja terjadi dalam sidang kasus Setya Novanto di Mahkamah Kehormatan Dewan, 30 November lalu.

Konon itu dilakukan oleh anggota dari fraksi yang membela Novanto. Ada wartawan bertanya, itu pertanda apa?

Berpaling pada Lasswell (1902-1978), politik memang soal siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Maka, dalam sidang politik, meski namanya "mahkamah etik", orang bisa saja mengabaikan etika demi pragmatisme. Lagi pula, membela kader adalah obligasi mendasar partai politik.

Bagi kita, yang penting apakah MKD konsisten dengan ekspektasi publik. Kita bisa optimistis sekaligus skeptis dalam hal ini.

Optimistis bahwa MKD bekerja profesional karena adanya tekanan publik yang besar dan komitmen dari partai-partai pemerintah. Skeptis karena oposisi terus mempersoalkan legal standing yang tidak menyentuh substansi persoalan. Lantas, ujungnya akan seperti apa?

Untuk menebak ujungnya, kita perlu memahami modus operandi kasus ini. Apa yang dilakukan oleh Novanto adalah praktik lumrah dalam demokrasi yang rapuh.

Ada sejumlah faktor yang membentuknya. Pertama, kerapuhan sistemik dari institusi hukum. Penegakan hukum yang rapuh melahirkan permisivitas dalam banyak dimensi.

Konteks ini memberi peluang bagi "orang-orang kuat" (Abinales & Amoroso, 2005) atau "para bos" (Sidel, 1999) untuk mengejar keuntungan ekonomi dan politik.

Kedua, praktik demokrasi liberal yang mahal. Tesis kaum liberal yang menempatkan kemapanan ekonomi sebagai syarat bagi pembangunan politik menyebabkan politik makin mahal.

Karena itu, logis kritik yang diajukan kaum Marxian, termasuk kaum anarkis, bahwa demokrasi liberal adalah demokrasi borjuasi, demokrasi orang kaya. Hegemoni kaum borjuis adalah kemestian yang tak terhindarkan.

Situasi ini tak hanya menjadikan politik sebagai privilese orang kaya, tetapi juga memaksa orang politik umumnya untuk mengejar uang. Hal ini bertalian dengan faktor ketiga, yaitu krisis sumber keuangan pada parpol.

Parpol, seperti kita ketahui, menjadikan kader sebagai sapi perahan. Untuk biaya politik yang mahal, kader seperti dipaksa melacak sumber uang sebanyak-banyaknya.