Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudirman Said: Surat kepada Freeport McMoran Seizin Presiden Jokowi

Kompas.com - 02/12/2015, 16:13 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menepis tudingan jika dia "main mata" dengan Freeport McMoran. Menurut dia, surat yang ia layangkan pada 7 Oktober 2015 lalu kepada Chairman Freeport McMoran, James Robert Mofett, atas sepengetahuan Presiden Joko Widodo.

"Bahkan, saya bahas drafnya dengan Presiden," kata Sudirman saat memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Rabu (2/12/2015).

Sudirman menjelaskan, Presiden mengundang James ke Istana Presiden pada 6 Oktober 2015. Dalam pertemuan itu, dibahas keinginan Freeport untuk memperpanjang kontrak di Indonesia.

Pemerintah pun sebenarnya ingin menarik banyak investasi luar ke dalam negeri. (Baca: Fahri Tuding Sudirman Said yang Ingin Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport)

Namun, pemerintah terbentur dengan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang mencakup pembahasan perpanjangan kontrak baru bisa dilakukan dua tahun sebelum berakhir. Kontrak Freeport sendiri berakhir pada 2021.

KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMO Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam sidang terbuka di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (2/12/2015).

"Akhirnya, solusinya mereka buat surat assurance yang menyatakan bahwa kontrak mereka akan dilanjutkan," kata dia. (Baca: Soal Perpanjangan Kontrak Freeport, Ini Dilema yang Dihadapi Pemerintah)

"(Setelah pembuatan draf) Presiden bilang, 'Kalau ini sudah cukup, ya dilanjutkan saja'. Freeport bilang kalau ini sudah cukup membantu'," lanjut Sudirman.

Sudirman menambahkan, dalam pembuatan draf surat itu, ia tak sendirian. Sudirman dibantu oleh Setjen dan Biro Hukum Kementerian ESDM. (Baca: Luhut: Kalau Tidak Untungkan Indonesia, 'Ngapain' Kontrak Freeport Diperpanjang?)

"Substansinya disetujui Presiden dan Freeport. Saya bekerja sesuai formal," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Diresmikan Presiden Jokowi, IDTH Jadi Laboratorium Pengujian Perangkat Digital Terbesar dan Terlengkap Se-Asia Tenggara

Nasional
Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Hujan Lebat yang Bawa Material Vulkanis Gunung Marapi Perparah Banjir di Sebagian Sumbar

Nasional
Pemerintah Saudi Tambah Layanan 'Fast Track' Jemaah Haji Indonesia

Pemerintah Saudi Tambah Layanan "Fast Track" Jemaah Haji Indonesia

Nasional
Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Banjir Luluh Lantakkan Sebagian Sumatera Barat, Lebih dari 40 Orang Tewas

Nasional
Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Berkaca Kecelakaan di Ciater, Polisi Imbau Masyarakat Cek Dulu Izin dan Kondisi Bus Pariwisata

Nasional
Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Dugaan SYL Memeras Anak Buah dan Upaya KPK Hadirkan 3 Dirjen Kementan Jadi Saksi

Nasional
Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Jokowi Santap Nasi Goreng dan Sapa Warga di Sultra

Nasional
Prabowo Klaim Serasa Kubu 'Petahana' Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Prabowo Klaim Serasa Kubu "Petahana" Saat Pilpres dan Terbantu Gibran

Nasional
Prabowo Mengaku Diuntungkan 'Efek Jokowi' dalam Menangi Pilpres

Prabowo Mengaku Diuntungkan "Efek Jokowi" dalam Menangi Pilpres

Nasional
Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Bantah Menangi Pilpres akibat Bansos, Prabowo: Tuduhan Kosong

Nasional
[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta 'Uang Pelicin' ke Kementan

[POPULER NASIONAL] Reaksi Usai Prabowo Tak Mau Pemerintahannya Diganggu | Auditor BPK Minta "Uang Pelicin" ke Kementan

Nasional
Sejarah Hari Buku Nasional

Sejarah Hari Buku Nasional

Nasional
Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 15 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

UPDATE BNPB: 19 Orang Meninggal akibat Banjir Bandang di Agam Sumbar

Nasional
KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

KNKT Investigasi Kecelakaan Bus Rombongan Siswa di Subang, Fokus pada Kelayakan Kendaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com