Kejaksaan Agung mulai mengumpulkan bahan keterangan perkara tersebut. (Baca: Pencatutan Nama Jokowi-JK Diusut Kejaksaan, Sangkaannya Permufakatan Jahat)
Unsur pidana yang disidik adalah dugaan permufakatan jahat yang mengarah ke tindak pidana korupsi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Pasal 15 UU Tipikor mengatur bahwa setiap orang yang melakukan percobaan, membantu, atau bermufakat untuk melakukan tindak pidana korupsi juga dapat dipidana.
Adapun pasal yang dijadikan pasal pokok yakni Pasal 2, 3, dan 5 UU yang sama. (Baca: Kejaksaan Agung: "Speak-speak" Mau Permufakatan Jahat, Kita "Pites" Saja)
Selain penyelidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung, kasus ini sudah lebih dulu diusut dalam ranah etika yang dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). MKD mengusut kasus pencatutan itu setelah menerima laporan dari Menteri ESDM Sudirman Said.
Terkait proses di DPR itu, Luhut tak mempersoalkan jika dirinya harus memberikan keterangan terkait kasus dugaan pencatutan nama itu ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
"Ya, nanti tunggu saja dipanggil MKD dan saya datang. Nanti dijawab, sudah," kata Luhut.
-
![]()
Sudirman Mengaku Sudah Izin ke Jokowi Sebelum Laporkan Novanto ke MKD
-
![]()
Sudirman Said Mengaku Tak Mau Berpolemik dengan Luhut Binsar Pandjaitan
-
![]()
Kata Sudirman, Setya dan Riza Merasa Dekat Istana dan Janjikan Masa Depan Freeport
-
![]()
Sudirman Mengaku Tak Tahu Siapa yang Merekam Pertemuan soal Freeport
-
![]()
Sudirman Said: Saya Tidak Salah, Setya Novanto Tak Perlu Memaafkan
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
